Jakarta, Utomo news – |
Dalam momen bersejarah yang menandai komitmen pemerintahan baru melawan mafia tanah dan penyelamatan aset negara, Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyaksikan penyerahan dua laporan bombastis dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Kejaksaan Agung (Kejagung).
Acara digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Rabu sore ini, ( 24/12/2025) menyoroti capaian luar biasa tahun 2025 dalam penguasaan kembali kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektare dan penyerahan uang sitaan negara mencapai Rp6.625.294.190.469,74.
Tahap V penyerahan kawasan hutan saja mencakup 893.002,383 hektare, yang dikembalikan ke penguasaan negara setelah proses verifikasi ketat dan penindakan terhadap pelanggaran oleh korporasi-korporasi besar.
Capaian ini bukan hanya angka semata; ia merepresentasikan upaya masif pemerintah untuk merebut kembali “paru-paru Indonesia” dari tangan mafia hutan yang selama ini merampok sumber daya alam.
Dampaknya? Konservasi lingkungan terjaga, potensi reboisasi meningkat, dan kerugian negara dari penebangan liar serta alih fungsi ilegal bisa ditekan hingga miliaran rupiah per tahun.Sementara itu, uang sitaan senilai Rp6,6 triliun berasal dari hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif.
Dana raksasa ini siap dialokasikan untuk pembangunan nasional, mulai dari infrastruktur hingga program sosial, sejalan dengan visi Prabowo untuk ekonomi mandiri. Ini menjadi pukulan telak bagi jaringan korupsi yang selama ini menggerogoti APBN, terutama di sektor kehutanan yang kerap jadi ladang empuk bagi elite bisnis nakal.
Presiden Prabowo Subianto, yang hadir penuh wibawa dengan seragam dinas, menyampaikan apresiasi mendalam atas kerja keras tim Satgas PKH. “Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit, harus verifikasi, mengecek, 4 juta hektare tidak sedikit, luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita paham,” ujarnya dengan nada tegas, menegaskan pemahaman mendalam atas tantangan di lapangan.
Kehadiran Prabowo di acara ini tak hanya simbolis, tapi juga sinyal politik kuat: pemerintahan Kabinet Merah Putih tak akan kompromi dengan penjarahan alam dan keuangan negara.
Analis politik menilai, capaian Satgas PKH ini bisa jadi modal elektoral Prabowo di tahun-tahun mendatang, sekaligus benchmark keberhasilan reformasi kehutanan.
Kejagung sendiri menargetkan fase selanjutnya dengan intensifikasi razia di hotspot seperti Kalimantan dan Papua, di mana lahan kritis masih dikuasai ilegal. ( Sumber Seskab RI).
Reporter ; Hasan Basri Siregar.
Views: 13
