Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Utomo News – |
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin (12/1/2026) di hadapan ribuan warga dan pejabat daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Pidato emosionalnya yang disiarkan langsung oleh televisi nasional menjadi panggung bagi visi bernegara yang tegas: negara bukan lagi pengamat pasif, melainkan pelindung aktif rakyat dari empat musuh utama—kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan ancaman eksternal.”Negara hadir untuk melindungi rakyatnya. Melindungi dari kemiskinan, dari kebodohan, dari penyakit, dan dari segala ancaman,” tegas Prabowo dengan suara menggelegar, menggema di lapangan terbuka yang dipenuhi spanduk bertuliskan “Pendidikan untuk Semua”.
Ia menambahkan, “Tujuan bernegara kita adalah melindungi dan memastikan seluruh kekayaan negara dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, sesuai bunyi UUD 1945.” Kutipan ini langsung merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan cabang produksi yang vital dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Inisiatif Sekolah Rakyat ini bukan sekadar proyek seremonial.
Sebanyak 166 unit sekolah tersebut tersebar di daerah terpencil dan tertinggal, mulai dari Kalimantan Selatan hingga Papua, dengan total investasi mencapai miliaran rupiah dari APBN dan swasta.
Setiap sekolah dirancang sederhana tapi fungsional: ruang kelas ber-AC, laboratorium dasar, perpustakaan digital, dan program beasiswa penuh untuk anak-anak dari keluarga miskin.
Prabowo menekankan, “Kami bangun ini agar tak ada lagi anak Indonesia yang terlantar karena biaya sekolah. Pendidikan adalah hak, bukan privilege.”
Visi Bernegara: Dari Pidato ke Aksi Nyata
Pidato Prabowo di Banjarbaru bukan yang pertama kali menyentuh tema ini. Sejak kampanye 2024, ia kerap mengulang visi “negara pelindung” yang terinspirasi dari Pancasila dan UUD 1945. Kali ini, peresmian sekolah menjadi bukti konkret.
Data Kementerian Pendidikan menunjukkan, sebelum program ini, angka putus sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) mencapai 15% akibat kemiskinan pasca-pandemi.
Dengan 166 sekolah baru, pemerintah targetkan penurunan menjadi di bawah 5% dalam dua tahun.Lebih luas lagi, program ini selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Prabowo menjelaskan, pendapatan negara dari SDA seperti tambang dan sawit akan dialokasikan untuk pendidikan gratis. “Kekayaan alam kita bukan untuk segelintir oligarki, tapi untuk jutaan anak bangsa,” katanya, disambut sorak warga.
Dampak Sosial: Melawan Kemiskinan Struktural
Secara naratif, Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas krisis pendidikan nasional. Bayangkan seorang anak di pedalaman Kalimantan yang dulu berjalan 10 kilometer ke sekolah reyot—kini ia belajar di gedung modern dengan guru bersertifikat. Ini bukan mimpi; 166 sekolah ini sudah menampung 50.000 siswa pertama hari ini.
Analis politik menilai, langkah ini strategis menjelang tengah masa jabatan Prabowo, mengukuhkan citra sebagai presiden “pro-rakyat”.
Namun, tantangan tetap ada. Kritikus mempertanyakan keberlanjutan dana di tengah defisit APBN. Pemerintah merespons dengan model kemitraan publik-swasta (KPBU). Jika sukses, ini bisa jadi blueprint nasional untuk sektor kesehatan dan pangan, mewujudkan “negara hadir” secara holistik.
Dari perspektif Islam yang sering jadi rujukan Prabowo, inisiatif ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW: “Carilah ilmu walau ke negeri Cina,” menekankan pendidikan sebagai kewajiban umat.
Di Banjarbaru yang mayoritas Muslim, warga menyambut dengan doa bersama, melihatnya sebagai amal jariyah untuk generasi mendatang.Peresmian ini bukan akhir, tapi awal. Prabowo menutup pidato dengan seruan: “Mari kita satukan kekuatan untuk Indonesia Emas 2045—bebas miskin, pintar, sehat, dan aman.” Langkah ini patut diapresiasi, tapi pengawasan publik esensial agar janji tak sekadar wacana.***
Reporter ; Hasan Basri Siregar.
Views: 22
