SUMUT GAGAL RAWAT JALAN PROVINSI: Lubuk Pakam-Galang Rusak Parah, Warga Deli Serdang Marah ke Bupati yang Tak Berdaya!
Medan, Utomo News, Kamis, 5 Maret 2026 – |
Provinsi Sumatera Utara patut diadili atas kelalaiannya merawat jalan-jalan provinsi yang kini jadi neraka berkendara bagi warga Kabupaten Deli Serdang. Ruas jalan seperti Lubuk Pakam menuju Tebing Tinggi via Galang rusak berat, penuh lubang kupak-kapik yang bikin pengendara was-was setiap hari.
Padahal statusnya jelas tanggung jawab provinsi, tapi warga malah kesal setengah mati ke Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, seolah dia yang cuek.
Kondisi ini bukan cuma bikin macet dan bahaya kecelakaan, tapi juga picu kesalahpahaman besar di masyarakat. Warga mengira Pemkab Deli Serdang yang harus gerak cepat, padahal kewenangan perbaikan ada di tangan Pemprov Sumut dan pemerintah pusat.
Akibatnya, bupati-bupati lokal seperti Asri Ludin Tambunan terus kena getahnya: stigma negatif, cercaan di media sosial, dan tuntutan massa yang tak henti.
Hal ini disoroti langsung Bupati Asri Ludin saat ikut Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah (REBOAN) virtual bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) Kemendagri, Cheka Virgowansyah, Rabu (4/3/2026).
Dari Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Asri tegas bilang, “Sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi di Deli Serdang rusak parah dan berlubang. Pemkab sering kena cap buruk dari masyarakat, padahal bukan kewenangan kami. Ini harusnya urusan provinsi!”
Kritik ini bukan isapan jempol. Contoh nyata: Jalan Lubuk Pakam-Galang yang jadi urat nadi ekonomi warga, kini seperti tambang berlubang. Sopir truk angkut sawit mengeluh biaya perbaikan kendaraan membengkak, petani susah angkut hasil panen, dan anak sekolah terlambat gara-gara jalanan jebol.
Di mana uang APBD provinsi yang seharusnya untuk infrastruktur ini? Gubernur Sumut dan Dinas PUPR provinsi diam saja, sementara bupati lokal jadi kambing hitam.
Ini bukan pertama kali Sumatera Utara abai soal jalan provinsi. Di kabupaten-kabupaten lain seperti Simalungun atau Karo, keluhan serupa bergulir: jalan provinsi rusak kronis, warga salah sasaran marah ke bupati.
Otonomi daerah justru jadi alasan provinsi lepas tanggung jawab, sementara rakyat kecil yang menderita. Kemendagri harus turun tangan, audit anggaran provinsi, dan paksa Pemprov Sumut gerak sebelum banjir protes memuncak!
Pemkab Deli Serdang sudah bolak-balik koordinasi dengan provinsi, tapi hasilnya nol besar. Warga berharap REBOAN ini bukan sekadar obrolan kosong, tapi pemicu aksi nyata. Kalau provinsi terus cuek, siap-siap saja Sumut jadi juara kelas dalam peringkat infrastruktur terburuk nasional. ( Habasir).
Views: 57
