Deliserdang, Utomo News, Kamis, 19 februari 2026 – |
Seumpama tubuh manusia sehat tiba-tiba diserang kanker ganas. Tanpa ragu, dokter ahli langsung ambil pisau bedah: potong tumor itu secepat mungkin agar racunnya tak menyebar ke organ vital. Pasien terselamatkan, nyawa kembali normal. Begitulah prinsip dasar kedokteran—tegas, cepat, dan tak kenal kompromi demi keselamatan keseluruhan.
Di Deli Serdang, Bupati dr. Asriluddin Tambunan, dokter spesialis penyakit dalam (Sp.PD), menerapkan prinsip itu persis di arena pemerintahan. Negara ibarat “pasien raksasa” yang tubuhnya diracuni korupsi endemik. Jika dibiarkan, virus ini orang menyebutnya Metastasis: merembet dari satu pejabat ke birokrasi, lumpuhkan roda pemerintahan, rampas kesejahteraan rakyat.
Makanya, dr. Asriluddin bertindak seperti dokter bedah ulung. Bukan obat manis atau basa-basi, tapi “penyembelihan” tegas: copot jabatan pelaku, seret audit, sita aset haram.Fakta bicara sendiri. Sejak menjabat, dr. Asriluddin telah copot belasan pejabat bermasalah.
Untuk diketahui dari catatan media, Di bawah kepemimpinan dr. Asriluddin Tambunan sebagai Bupati Deli Serdang (sejak sekitar 2025), terdapat beberapa kasus perombakan dan pemecatan pejabat berdasarkan data berita terkini, meski tidak ada angka total resmi yang komprehensif untuk satu tahun penuh. Perombakan signifikan terjadi akibat isu jual beli jabatan dan proyek, dengan pelantikan 13 pejabat baru pada Desember 2025, termasuk 11 dari Dinas Pendidikan setelah 15 orang terdampak.
Peristiwa Utama Mei 2025: Mutasi besar-besaran lebih dari 50 pejabat eselon II, camat, sekretaris dinas, dan lainnya; termasuk pemecatan Sekwan DPRD dan penonaktifan 2 pejabat tambahan (Ari dan Binsar) selama 15 hari.
September 2025: Pemecatan langsung Kepsek SDN 104207 saat acara publik.
Total kasus pemecatan atau nonaktifkan yang tercatat: setidaknya 70 individu terdampak (dari rotasi, pemecatan, dan penggantian), tapi ini estimasi dari laporan sporadis, bukan data resmi BKPP. Dalam tempo setahun kepemimpinannya , Hasilnya? Anggaran Deli Serdang lebih efisien, infrastruktur lancar, rakyat rasakan manfaat langsung.
Konteks Tambahan, Desakan pemecatan lanjut pada Januari 2026 untuk Kadis Cipta Karya Rachmad Syah dan Kabid Ari M atas proyek toilet sekolah dan revitalisasi kantor bupati, tapi belum terealisasi saat berita terbit. Tidak ada laporan pengunduran diri sukarela yang dominan; mayoritas berupa copot paksa atau mutasi tegas.
Contoh global? Lirik China di bawah Xi Jinping: kampanye “Kill the Tiger” eksekusi mati ratusan pejabat tinggi sejak 2012, seperti Liu Zhijun dan Zhou Yongkang. Korupsi merosot, ekonomi melejit. Di Indonesia, kita punya KPK—dan di Deli Serdang, dr. Asriluddin jadi teladan lokal: deteksi dini, potong akar, lindungi yang sehat.
Dua dunia—kedokteran dan pemerintahan—punya filosofi sama.
Di RS, operasi telat berarti pasien mati. Di kantor bupati, toleransi korupsi berarti daerah ambruk. dr. Asriluddin sudah angkat pisau: copot pejabat nakal, selamatkan Deli Serdang. Sudah saatnya pemimpin lain tiru ketegasan dokter ini. Rakyat menunggu “operasi besar” nasional—siapkah elite kita? Ujar salah seorang pengamat sosial di Lubuk Pakam Kamis, (19/2/2026) dengan nada tanda tanya, mari kita tunggu . (*)-
Reporter ; Hasan Basri Siregar.
Views: 56
