Deli Serdang, (Utomo news, Jum’at , 19 Desember 2025). – |
Penggunaan anggaran negara di Indonesia kerap menjadi sorotan karena budaya “Asal Bapak Senang” (ABS) yang melekat kuat di kalangan pejabat dan birokrat. Paradigma ini, di mana keputusan diambil semata demi menyenangkan atasan tanpa mempedulikan efisiensi atau manfaat rakyat, telah merugikan bangsa secara masif.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa realisasi anggaran negara pada 2024 mencapai Rp2.800 triliun, dengan silpa (sisa anggaran) mencapai Rp100 triliun lebih—uang rakyat yang seharusnya untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru menguap karena proyek mangkrak atau pemborosan.
Contoh nyata: proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang membengkak hingga Rp110 triliun akibat perubahan desain demi “senangnya” pihak berwenang, sementara rakyat di pelosok masih kekurangan akses transportasi dasar.
Sudah saatnya kita ubah paradigma ini menjadi “Agar Bapak Sadar” (ABS baru)—sebuah panggilan nasional agar pemimpin sadar akan amanah rakyat.
Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits riwayat Bukhari: “Barangsiapa yang kami angkat untuk suatu pekerjaan, kemudian ia menyembunyikan (keadaan) yang baik darinya dan mengungkapkan (keadaan) yang buruk darinya, maka ia bukan dari golongan kami”—jelas bahwa pemimpin harus transparan dan bertanggung jawab, bukan asal puji syukur.
Narasi penggunaan anggaran yang salah sasaran ini bukan sekadar cerita lama. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2025 menemukan 40% temuan audit atas kasus penyimpangan anggaran daerah, mulai dari bansos fiktif hingga proyek hantu yang hanya untuk laporan “pak bos”.
Di tingkat nasional, APBN 2025 dialokasikan Rp3.000 triliun, tapi jika paradigma ABS lama diteruskan, defisit fiskal akan membengkak, membebani generasi mendatang. Bayangkan: dana pendidikan hanya terealisasi 70%, sementara proyek mercusuar prestige seperti ibu kota baru Nusantara terus haus anggaran tanpa hasil nyata bagi rakyat kecil. Ini saatnya revolusi kesadaran nasional—pemimpin harus sadar bahwa anggaran bukan milik pribadi, melainkan titipan Allah untuk umat.
Merubah paradigma ke “Agar Bapak Sadar” berarti reformasi konkret: transparansi penuh via e-budgeting wajib, sanksi tegas bagi pelaku korupsi ABS, dan audit berbasis syariah yang mengintegrasikan nilai Al-Qur’an seperti dalam Surah An-Nisa ayat 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” Hadits Nabi SAW riwayat Muslim menambahkan: “Setiap kamu diberi amanah, maka laksanakanlah.” Pemerintah pusat dan daerah harus pionir, dengan DPR mengawasi ketat agar anggaran benar-benar pro-rakyat, bukan pro-puji.
Bangsa ini butuh pemimpin yang sadar, bukan senang-senang. Mari wujudkan Asal Bapak Sadar (ABS) baru ini secara nasional, demi Indonesia adil makmur berlandaskan iman. ( *** ).
Views: 36
