Deli Serdang, Bu Utomo news, Kamis (20/11/2025) |
Isu sanksi demosi atau penurunan jabatan tengah menghangat di internal Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Kabarnya, Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdis) beserta seorang Kepala Bidang (Kabid) di dinas tersebut diturunkan dari posisi strategis mereka.
Penyebab demosi itu diduga kuat terkait dengan praktik pencaloan jabatan kepala sekolah dan pengurusan proyek yang marak menjadi sorotan.
Berita ini menyebar luas di kalangan pegawai Dinas Pendidikan, menimbulkan tanda tanya besar mengenai integritas dan tata kelola sumber daya manusia di institusi tersebut.
Praktik pencaloan jabatan kepala sekolah, yang notabene merupakan proses seleksi penting untuk menentukan kualitas kepemimpinan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, menjadi sasaran perdebatan.
Dugaan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok bisa berpotensi melemahkan kredibilitas sistem rekrutmen dan berimbas negatif pada mutu pendidikan di Deli Serdang.
Selain itu, isu keterlibatan Kabid dalam urusan proyek menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan.
Apakah ada korupsi atau kolusi di balik lelang proyek pengadaan maupun pembangunan fasilitas sekolah? Hal ini tentu perlu menjadi perhatian serius oleh instansi pengawas dan aparat penegak hukum.
Terpisah, Dinas Pendidikan melalui sekretaris Dinas pendidikan, Irwansyah saat dikonfirmasi media Kamis ( 20/11/2025) via WhatsApp terkait validitas dan detail kasus ini mengatakan; informasinya tidak benar, tulisnya singkat pada balasan konfirmasi via WhatsApp.
Pengamat pendidikan dan pemerintahan menilai, jika informasi ini terbukti benar, maka langkah tersebut efektif sebagai sinyal tegas untuk memberantas praktik korupsi dan nepotisme yang masih mengintai layanan publik di sektor pendidikan.
Namun, juga harus diikuti oleh penyelidikan mendalam dan transparan agar tidak menjadi alat politik semata.Situasi ini membuka kembali perdebatan tentang pentingnya penataan birokrasi pendidikan secara profesional, serta perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar jabatan publik tidak dipermainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. ( Reporter, Hasan Basri Siregar KA Biro Utomo news Deli Serdang).
Views: 186
