Deli Serdang, (Utomo news, Selasa,11/11/2025) |
Penetapan dokter Rismon, dokter Roy Suryo, dan dokter Tifa sebagai tersangka oleh aparat kepolisian memicu kritik tajam dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai sikap penegak hukum dalam kasus ini sangat tajam dan terkesan tidak berkeadilan, apalagi jika dibandingkan dengan absennya transparansi terkait ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini belum pernah dibuka untuk publik.
Kasus yang menyeret nama-nama dokter ternama ini dianggap memperlihatkan ketimpangan perlakuan aparat terhadap rakyat dan elit. Publik mempertanyakan mengapa aparat terkesan mudah dan cepat membongkar dan menindak warga masyarakat biasa, sementara persoalan yang sebenarnya sarat dengan isu transparansi di lingkup pemerintahan terlihat lamban bahkan tidak disentuh.
Sikap ini menimbulkan kekecewaan mendalam dan menambah daftar panjang ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.
Warga melihat pemerintah dan kepolisian seolah lebih mudah menjebloskan rakyat kecil ke penjara ketimbang menuntaskan isu-isu kebijakan yang berdampak besar secara sosial dan politis, seperti klarifikasi ijazah presiden yang sudah lama menjadi perbincangan.
“Ketegasan aparat terhadap rakyat biasa, sementara titik terang kasus besar seperti ijazah presiden tak kunjung muncul, mempertegas jarak dan ketidakadilan di negeri ini,” ujar pengamat sosial-politik.
” Apa sulitnya menunjukkan ijasah asli Jokowi kepada publik, sebagaimana tuntutan warga”?, kok malah warga yang bertanya jadi tersangka, ujar pengamat senior lain menimpali sambi bertanya.
Kondisi ini bisa memicu penurunan kepercayaan publik tidak hanya kepada aparat, tetapi juga terhadap lembaga negara secara keseluruhan.Selain itu, kasus ini menjadi cermin bagaimana penegakan hukum sering mengalami bias dan tidak berjalan dengan prinsip keadilan yang merata.
Aparat dihadapkan pada tugas berat untuk membuktikan integritas dan profesionalitas dalam menangani kasus-kasus yang sensitif dan berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat.
Dalam suasana kegelisahan publik yang semakin tinggi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus kembali menjadi kunci utama dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pemerintahan.
Masyarakat menanti sikap terbuka dari pemerintah, khususnya soal ijazah mantan Presiden Jokowi, yang juga menjadi bagian penting dari transparansi publik dan wujud tanggung jawab pejabat negara kepada rakyat. ***.
Views: 26
