Deli Serdang, Utomo News (Rabu 20/5/2026) |
Foto dan video susunan tempat duduk Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deli Serdang KH. Kaya Hasibuan dalam acara Deklarasi Damai Pilkades Serentak Gelombang II, Senin (19/5/2026), memicu sorotan publik.
Dalam dokumentasi yang beredar, Ketua MUI duduk di baris belakang, disejajarkan dengan kepala dinas dan diapit oleh dua perempuan yang bukan mahramnya. Di depannya justru duduk anggota TNI dan Polri, bukan pejabat sipil.
Acara yang digelar di Balairung Pemkab Deli Serdang sekitar pukul 11.00 WIB itu memang menempatkan seluruh calon kepala desa sesuai nama di kursi masing-masing. Namun penempatan ulama di posisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan adab dan kepatutan yang selama ini berlaku.
Kepatutan Terhadap Ulama Jadi Sorotan.
Sejumlah warga dan tokoh masyarakat menyebut terlebih lagi ketua DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) kabupaten Deli Serdang Hasan Basri, selama ini Ketua MUI Deli Serdang selalu duduk sejajar dengan Bupati dan Wakil Bupati dalam acara resmi berskala besar.
“Ulama itu dimuliakan. Posisi duduk bukan hal sepele dalam adat dan agama. Duduk diapit perempuan bukan mahram di forum resmi jelas tidak patut,” ujarnya
Kritik juga mengarah pada susunan protokoler acara. Mereka menilai panitia seharusnya lebih peka terhadap posisi ulama, apalagi dalam kegiatan yang melibatkan unsur adat, agama, dan pemerintahan.
Kabid PMD Minta Maaf, Sebut Tidak Ada Unsur Kesengajaan.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Deli Serdang, Rismar Silaban, mengakui adanya kekeliruan dalam pengaturan tempat duduk. Saat dikonfirmasi wartawan pukul 17.18 WIB, ia mengaku kelelahan dan meminta maaf kepada publik.
“Bang aku masih dalam kondisi capek lo bang. Kalau itu kesalahan kami, aku minta maaf, tidak ada unsur kesengajaan,” katanya di ruang kerjanya dengan nada keras dan marah (jengkel.red)
Pernyataan itu tidak meredakan sorotan. Beberapa pihak di media sosial mendesak Bupati Asri Ludin Tambunan mengevaluasi kinerja panitia dan pejabat yang bertanggung jawab.
Adab dan Protokoler dalam Forum Resmi
Dalam tradisi pemerintahan dan adat Melayu di Sumatera Utara, posisi duduk ulama biasanya disetarakan dengan kepala daerah sebagai bentuk penghormatan. Penempatan yang mencampur ulama dengan pejabat teknis, apalagi dalam situasi yang menimbulkan ketidaknyamanan secara syariat, dianggap melukai rasa kepatutan.
Sebagaimana disebutkan dalam kitab Lubabul Hadits, karya Imam Jalaluddin al-Suyuthi, Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa memuliakan orang alim, maka ia memuliakan aku. Dan barangsiapa memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Deli Serdang terkait evaluasi terhadap panitia acara. Sementara Dinas PMD menyatakan akan memperbaiki tata kelola protokoler pada kegiatan berikutnya. (*).
Views: 32
