Oligarki Dan Neokolonialisme : Ancaman Global Terhadap Kedaulatan Dan Semangat Kebangsaan Indonesia
Oleh ; Hasan Basri Siregar, Ketua JWI DS.
Deli Serdang, Utomo News, Sabtu (18/7/2026)-|
ABSTRAK,
Globalisasi ekonomi telah melahirkan bentuk penjajahan baru yang tidak lagi menggunakan senjata, melainkan melalui dominasi modal, kebijakan, dan narasi. Di Indonesia, fenomena ini termanifestasi dalam bentuk oligarki dan praktik neokolonialisme. Tulisan ini mengkaji ancaman tersebut dari aspek global dan semangat kebangsaan, serta menawarkan kerangka respons berbasis pengetahuan, pemahaman, dan pelaksanaan sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Kata Kunci: Oligarki, Neokolonialisme, Kedaulatan Pangan, Semangat Kebangsaan, Ketahanan Nasional
1. PENDAHULUAN: “SENYUM RAMAH, NIAT SERAKAH”
Pada tataran global, wajah kapitalisme kontemporer sering kali tampak ramah. Ia datang dalam bentuk investasi, bantuan, dan kerja sama. Namun di balik itu tersimpan logika akumulasi dan hegemoni.
Dalam konteks kebangsaan, hal ini sejalan dengan peringatan bahwa ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu datang dari luar dalam bentuk fisik, tetapi juga dari dalam melalui kolaborasi elit dengan kekuatan asing. Inilah yang disebut sebagai oligarki – kekuasaan segelintir orang – dan penjajahan gaya baru.
2. TINJAUAN GLOBAL: OLIGARKI DAN NEOKOLONIALISME.
a. Pengetahuan: Memahami Bentuk Baru Penjajahan.
Secara global, neokolonialisme didefinisikan sebagai dominasi negara kuat terhadap negara berkembang melalui mekanisme ekonomi, utang, dan kontrol sumber daya tanpa pendudukan militer langsung.
Oligarki adalah mitra lokal dari sistem ini. Mereka menguasai sektor strategis: pangan, energi, tambang, dan media. Tujuannya satu: memindahkan nilai tambah dari rakyat ke segelintir elit dan korporasi transnasional.
Data global menunjukkan 1% orang terkaya menguasai lebih dari 45% kekayaan dunia. Pola ini berulang di tingkat nasional dan menjadi ancaman bagi pemerataan.
b. Pemahaman: Dampak terhadap Kedaulatan Bangsa.
Dampaknya sistemik:
1. Ekonomi: Ketergantungan impor dan hilirisasi yang dikuasai asing melemahkan kemandirian, bertentangan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945.
2. Politik : Kebijakan publik dapat dikooptasi untuk kepentingan kelompok, bukan rakyat.
3. Ideologi: Narasi “efisiensi” dan “liberalisasi” mengikis semangat gotong royong dan kemandirian bangsa.
Dalam konteks ketahanan pangan yang digaungkan Presiden Prabowo, jika rantai pangan dikuasai oligarki, maka visi Indonesia negara ke-4 terbesar 2045 akan terhambat. Karena kedaulatan pangan adalah fondasi kedaulatan negara.
3. SEMANGAT KEBANGSAAN: RESPONS DALAM 3 TAHAPAN.
Untuk melawan ini, kita butuh jawaban bukan hanya retorika, tetapi aksi. Menggunakan kerangka Pengetahuan – Pemahaman – Pelaksanaan:
a. PENGETAHUAN: Melek Data dan Sejarah.
Bangsa harus paham sejarah penjajahan dan modus operandinya saat ini. Rakyat perlu diedukasi tentang siapa penguasa rantai pasok pangan, energi, dan digital. Seperti saat Panen Raya TNI: pengetahuan bahwa 6,26 juta hektare padi didampingi TNI AD adalah data penting untuk membangun kemandirian.
b. PEMAHAMAN: Membangun Kesadaran Kolektif.
Kesadaran bahwa “musuh” hari ini telah menguasai berbagai sektor ekonomi. Pemahaman bahwa membeli produk petani lokal, menolak korupsi jatah makan anak, dan mengawasi kebijakan adalah bentuk nasionalisme. Semangat Sumpah Pemuda dan UUD 1945 harus dihidupkan kembali sebagai kompas.
c. PELAKSANAAN: Aksi Nyata Melawan.
1. Di Tingkat Negara: Penguatan regulasi anti-monopoli, hilirisasi wajib di dalam negeri, dan transparansi kepemilikan aset strategis.
2. Di Tingkat TNI: Seperti dalam Panen Raya 17 Juli 2026, TNI harus terus menjadi garda depan pendampingan petani di 43 titik untuk memutus ketergantungan.
3. Di Tingkat Rakyat: Mendukung produk dalam negeri, mengawasi anggaran, dan menolak politik uang.
4. PENUTUP.
Wajah yang tersenyum ramah tidak menjamin niat yang tulus. Di era global, ancaman oligarki dan penjajahan ekonomi adalah nyata.
Namun Indonesia memiliki modal besar: semangat kebangsaan, sumber daya alam, dan 280 juta rakyat.
Jika pengetahuan dipahami dan pemahaman dilaksanakan, maka kita tidak hanya bertahan, tetapi berdaulat. Karena kemerdekaan sejati adalah ketika perut rakyat kenyang oleh hasil bangsanya sendiri, dan masa depan anak-anak tidak dijual.
“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat” Prabowo Subianto, Panen Raya 2026. (*).
Views: 3
