Deli Serdang, Utomo News-| Sabtu, 11 Juli 2026
Pendahuluan: Kekuasaan adalah Amanah
Dalam sistem demokrasi, kepercayaan publik adalah mata uang utama pemerintahan. Kepercayaan itu hanya lahir dari satu hal: kejujuran.
Prinsip ini berkali-kali ditegaskan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satu pesan yang paling kuat beliau sampaikan adalah penolakan terhadap kebohongan publik. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan bahwa pemimpin tidak boleh membohongi rakyatnya.
Meski narasi “berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya” sering dikutip sebagai ringkasan semangat beliau, rekam jejak pernyataan serupa yang terdokumentasi paling jelas muncul saat Prabowo masih sebagai Capres 2019.
Pada 14 Januari 2019 di Jakarta Convention Center, Senayan, dalam pidato “Indonesia Menang”, beliau menyatakan tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Penegasan yang sama beliau ulang saat membantah janji kenaikan gaji guru Rp20 juta. Videonya kemudian ditayangkan Kompas TV pada 21 November 2018.
Intinya sama: pemimpin wajib berkata benar, meski pahit.
Tinjauan Pengetahuan: Mengapa Kebohongan Pemimpin Lebih Berat?
1. Secara Moral dan Agama
Pemimpin memegang amanah kolektif jutaan rakyat. Kebohongan dari pemegang amanah bukan sekadar dosa pribadi, tetapi berdampak sistemik. Ia merusak akhlak, merusak teladan, dan membuka pintu ketidakpercayaan.
2. Secara Hukum dan Tata Kelola
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan negara menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Prinsip good governance juga menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Kebohongan publik berpotensi menimbulkan kerugian material dan immaterial: kebijakan meleset, anggaran bocor, hingga hilangnya legitimasi negara.
3. Secara Sejarah Bangsa
Prabowo sendiri pernah mengingatkan pada 17 Agustus 2014 di Cibinong, Bogor:
“Setiap negara yang dipimpin kebohongan, pasti menghadapi keadaan yang merugikan bangsa”.
Ini menjadi pengetahuan dasar: fondasi negara rapuh jika dibangun di atas dusta.
Pemahaman: Pesan untuk Para Stakeholder.
Ungkapan Presiden ini bukan sekadar retorika. Ia adalah pedoman kerja bagi seluruh pemangku kepentingan:
1. Bagi Eksekutif: Pemerintah Pusat dan Daerah.
Jangan ada lagi laporan yang “menyenangkan telinga” tapi tidak sesuai fakta di lapangan. Pada 11 Maret 2026 di peringatan 1 tahun Danantara Indonesia, Jakarta, Presiden Prabowo dengan tegas memperingatkan:
“Jangan main-main lagi dengan laporan palsu, laporan untuk menyenangkan, laporan untuk menipu. Saya memberi peringatan keras ini”.
Artinya: data harus valid, karena dari data itulah kebijakan lahir.
2. Bagi Legislatif dan Yudikatif.
Kepercayaan rakyat harus dijaga lewat produk hukum dan putusan yang berpihak pada kebenaran, bukan kepentingan kelompok.
3. Bagi ASN, TNI, Polri, dan BUMN.
Pada 2 Juni 2025 di Gedung Pancasila, Kemlu, saat Upacara Hari Lahir Pancasila, Presiden menegaskan:
“Segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak… tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana”.
Ini adalah komando moral: bekerja jujur atau disingkirkan.
4. Bagi Media dan Masyarakat Sipil.
Jadikan kejujuran sebagai alat kontrol. Awasi, kritisi, dan sampaikan fakta. Seperti pesan Presiden kepada generasi muda: gunakan teknologi untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Penutup: Pedoman Bernegara.
Pernyataan Presiden Prabowo menegaskan satu prinsip mendasar: Kekuasaan adalah amanah.
Amanah wajib dilaksanakan dengan kejujuran penuh. Pemimpin atau lembaga yang menyampaikan informasi tidak benar tidak hanya melanggar kewajiban moral, tetapi juga merusak fondasi kebersamaan berbangsa dan bernegara.
Kejujuran bukan pilihan. Ia adalah syarat mutlak.
Bagi stakeholder di Indonesia, ini menjadi kompas: setiap kebijakan, setiap anggaran, setiap pernyataan publik harus diuji dengan satu pertanyaan — “Apakah ini benar dan bermanfaat bagi rakyat?”
Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh janji manis. Rakyat butuh bukti dan kejujuran.
Wallahu a’lam bish shawab.
Views: 5
