Lubuk Pakam, Utomo News – |
Jajaran Wartawan Indonesia JWI Deli Serdang buka suara terkait pencopotan Camat Bangun Purba Bobby Arianto. Ketua JWI Deli Serdang Hasan Basri Siregar menyebut langkah cepat Bupati dr. Asri Ludin Tambunan sudah tepat secara hukum dan sosial, tapi menagih konsistensi penegakan sanksi sampai tuntas.
Pernyataan itu disampaikan Hasan Basri Siregar di Lubukpakam, Rabu 3/6/2026, sehari setelah Pilkades Serentak 2 Juni 2026 digelar.
*Sisi Hukum: Netralitas ASN Harga Mati*
“Keputusan Bupati menonaktifkan sementara Camat Bobby Arianto sudah sesuai koridor hukum. Dasar hukumnya kuat: *UU ASN Pasal 2 huruf f* dan *PP No.94/2021 tentang Disiplin PNS* mewajibkan ASN netral,” tegas Hasan.
JWI menyoroti 2 dugaan pelanggaran: pertemuan camat dengan calon kades no.1 di masa tenang + bagi-bagi pompa air. Menurut Hasan, jika terbukti, itu bukan sekadar pelanggaran disiplin.
“Kalau Inspektorat temukan bukti kuat, jangan berhenti di nonaktif. Jatuhkan sanksi disiplin berat sampai *PTDH – Pemberhentian Tidak Dengan Hormat*. Itu efek jera untuk 21 camat lain di Deliserdang. Hukum jangan tebang pilih,” desak Ketua JWI.
Hasan juga mengingatkan potensi pidana. “Bagi-bagi bantuan saat Pilkades masuk kategori politik bansos. Bisa kena *Pasal 71 UU Desa* dan *Pasal 299 KUHP*. Pemkab harus koordinasi dengan Gakkumdu kalau ada unsur pidana pemilu.”
*Sisi Sosial: Jangan Biar Luka Pilkades Berlarut*
Dari sisi sosial, Hasan memuji kecepatan Forkopimda meredam massa Senin malam. “Warga geruduk kantor camat itu sinyal kepercayaan publik runtuh. Wajar, kalau aparat diduga berpihak, warga marah,” katanya.
Tapi JWI titip 3 pesan untuk warga Parguroan pasca Pilkades:
1. *Tolak main hakim sendiri*. Kawal boleh, anarkis jangan. Yang kita lihat Senin malam, massa tertib karena Polri-TNI cepat turun. Itu contoh demokrasi beradab.
2. *Pilkades selesai, warga tetap saudara*. Parguroan cuma ada 2 pilihan: Anton Sembiring vs Maruli Barus. Siapa pun menang 8 tahun ke depan, besok tetap satu desa, satu pasar, satu masjid. Jangan gara-gara beda coblos, warung sebelah jadi musuhan.
3. *Pemkab wajib pulihkan kepercayaan*. “Setelah camat dicopot, Dinas PMD + Bagian Pemerintahan harus turun ke 88 desa. Sosialisasi ulang: ASN Deliserdang netral, Pilkades aman. Jangan sampai 86 desa lain ikut curiga,” ujar Hasan.
*Pesan Penutup JWI untuk Bupati & ASN*
Hasan menyebut pencopotan Camat Bangun Purba sebagai “vaksin demokrasi desa”.
“Bupati sudah kasih vaksin dosis pertama. Sekarang tugas kita semua: warga awasi, media kawal, ASN introspeksi. Deliserdang mau maju 8 tahun ke depan? Mulainya dari Pilkades yang jujur. Kalau hulunya kotor karena camat tak netral, hilirnya pasti banjir konflik,” pungkasnya. (*)
*Reporter: Tim Utomo News Deliserdang*
*Editor: Redaksi*
Views: 52
