Deliserdang, Utomo News, Sabtu,7 Februari 2026 – |
Dalam analogi mendalam tentang tata kelola negara, pemerintahan ibarat pohon besar yang berdiri tegak, menyerap nutrisi dari tanah dan menghasilkan buah lebat bagi rakyatnya. Perumpamaan ini, yang sering dikaitkan dengan ajaran sejarah dan pemikiran pendiri republik seperti Mohammad Yamin, Soepomo, Muhamad Hatta dan Soekarno, menggambarkan bagaimana setiap elemen struktural saling terkait untuk menjaga kestabilan dan kemakmuran.
Akar Teguh Pancasila
Seperti akar pohon yang menembus dalam ke tanah subur, Pancasila menjadi fondasi utama pemerintahan Indonesia. Nilai-nilai luhur seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menyerap kekuatan dari sejarah dan budaya bangsa. Tanpa akar ini, pohon pemerintahan rentan roboh saat badai politik atau krisis ekonomi menerpa, sebagaimana terlihat dalam berbagai transisi kekuasaan pasca-Reformasi.
Batang UUD 1945 dan Trias Politica
Batang pohon yang kokoh melambangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kerangka hukum utama, didukung sistem Trias Politica yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Legislatif seperti DPR dan DPD menyusun cabang undang-undang, eksekutif di bawah Presiden menjalankan roda pemerintahan, sementara yudikatif melalui Mahkamah Agung dan Konstitusi menegakkan keadilan.
Keseimbangan ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan pohon tetap tegak meski rantingnya bergoyang.
Ranting Kebijakan, Daun Pelayanan Lapangan
Ranting besar pohon adalah undang-undang nasional dan birokrasi pusat yang efisien, sementara ranting kecil serta daun hijau melambangkan regulasi daerah, program otonomi, dan pelayanan publik di tingkat desa.
Di era digital saat ini, daun-daun ini harus responsif terhadap isu seperti kemiskinan di pedesaan Sumatera Utara atau pengembangan infrastruktur di Deli Serdang. Jika salah satu ranting patah akibat korupsi atau inefisiensi, seluruh pohon kehilangan kesuburan.
Buah Manis: Kesejahteraan Rakyat
Buah pohon pemerintahan adalah kesejahteraan rakyat itu sendiri—pendidikan berkualitas, kesehatan terjangkau, ekonomi inklusif, dan keamanan sosial. Rakyat sebagai pemilik pohon bertanggung jawab memeliharanya melalui partisipasi aktif, pengawasan, dan gotong royong.
Analogi ini mengingatkan bahwa tanpa buah yang manis, pohon hanyalah beban tanah; begitu pula pemerintahan yang gagal melayani warga.Perumpamaan pohon ini bukan sekadar kiasan, melainkan panggilan untuk good governance di Indonesia. Seperti ditegaskan dalam berbagai ceramah keagamaan dan dokumen negara, pemimpin harus menjaga keseluruhan elemen agar pohon tetap hijau dan berbuah melimpah.
( Hasan Basri Siregar Ketua JWI Deli Serdang).
Views: 6
