Deli Serdang, Utomo News, Minggu, (12/7/2026).
# PENDAHULUAN #.
Prinsip dasar sebuah lembaga publik adalah “memberi teladan”. Bagaimana mungkin BPJS Kesehatan menuntut 280 juta rakyat Indonesia wajib iuran, sementara dugaan kuat beredar: para pegawainya sendiri tidak menjadi peserta.
Pernyataan dalam podcast “Doctor Lawyer” bertema “BPJS Dan Pelaksanaannya” itu menampar. “Seluruh karyawannya tidak ada yang menggunakan BPJS. Mereka pakai asuransi Inhealth. Dan parahnya, asuransi mereka yang bayar juga rakyat.”
ANALISIS KRITIS
1. Krisis Kepercayaan dan Legitimasi
Azas BPJS adalah Gotong Royong. Jika produknya “bagus, murah, dan menjangkau”, logika paling sederhana: pegawai internal harus jadi peserta pertama. Fakta sebaliknya justru menciptakan “ketidakadilan struktural”. Ini bukan soal pilihan, ini soal kredibilitas.
2. Potensi Konflik Kepentingan Anggaran.
BPJS Kesehatan dibiayai iuran peserta + subsidi APBN. Jika benar premi Inhealth para pegawai dibayar dari dana operasional BPJS yang sumbernya dari rakyat, maka ini masalah serius. Itu artinya ada “pengalihan beban” dari kantong rakyat ke fasilitas internal. Ini melanggar prinsip transparansi UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.
3. Pelanggaran Etika Pelayanan Publik.
UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut aparatur memberi contoh. Masa iya, “penjual asuransi” tidak mau pakai produknya sendiri? Ini sama seperti dokter yang tidak mau berobat ke RS tempat dia bekerja.
TUNTUTAN ILMIAH.
1. Audit Independen Segera: BPK dan Kemenkes harus turun. Cek, apakah benar ada dana BPJS yang dipakai untuk bayar premi Inhealth pegawai?
2. Kewajiban Kepesertaan Internal: Terbitkan SE. Wajibkan seluruh Direksi, Komisaris, dan Pegawai BPJS Kesehatan menjadi peserta BPJS kelas 1. Tanpa terkecuali.
3. Transparansi Data: Buka data berapa % pegawai BPJS yang jadi peserta BPJS vs Asuransi lain. Jangan ditutup-tutupi.
PENUTUP
Rakyat sudah cukup lelah bayar iuran tiap bulan, antre di RS, dan ditolak klaim. Jangan ditambah dengan luka baru: “Aturannya untukmu, bukan untukku”.
Jika BPJS , Petugasnya tidak mau pakai BPJS, lalu pantaskah rakyat dipaksa? (*).
Views: 5
