Oleh; Hasan Basri Siregar,Ketua JWI Delser
Deli Serdang, Utomo News, Senin (15 Juni 2026) -|
~Abstrak~
Tulisan ini menganalisis pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai State Commodity Trading House di bawah Danantara Indonesia pada era Presiden Prabowo Subianto. Dengan kerangka economic nationalism dan commodity chain governance, artikel ini berargumen bahwa DSI merupakan instrumen “membalik papan catur ekonomi 180 derajat”: dari posisi Indonesia sebagai price taker menjadi price maker sawit dunia. Fokus analisis: bagaimana konsolidasi ekspor “satu pintu” diproyeksikan memotong praktik Under-Invoicing dan Ttransfer Pricing yang menekan harga TBS petani.
1. Pendahuluan: Diagnosis “Papan Catur Ekonomi”.
Indonesia menguasai ±54% produksi CPO dunia. Namun paradoksnya, Harga Patokan Ekspor/HPE sawit Indonesia 10-20 tahun terakhir lebih sering “mengikuti” bursa BMD Malaysia dan Rotterdam, bukan “menentukan”. Struktur atomistik: ribuan eksportir + PKS jual sendiri-sendiri. Akibatnya: bargaining power lemah, rentan diskon harga, dan celah manipulasi dokumen ekspor. Dalam narasi video yang beredar, kondisi ini disebut “papan catur ekonomi” yang harus dibalik 180 derajat.
2. Tesis Kebijakan Presiden Prabowo: DSI sebagai “Pemukul” Rent-Seeking.
Narasi video menyebut: “Negara telah hadir menumpas mafia koruptor melalui Presiden Prabowo mendirikan perdagangan satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia/DSI”. Secara ilmiah, tesis ini dapat dioperasionalkan:
2.1 DSI = Konsolidasi Supply untuk Pricing Power.
DSI diberi mandat sebagai single intermediary ekspor komoditas strategis: CPO, batubara, ferroalloy, dll mulai 1 Jan 2027. Logika ekonomi: saat supply 54% dunia dikonsolidasikan lewat 1 pintu, maka Indonesia punya kekuatan tawar ke pembeli besar India, China, UE. Ini pembalikan dari model “pecah-pecah” yang mudah ditekan harganya.
2.2 Memutus Rantai “Penjahat Kera Putih” = Pemberantasan Distorsi Harga.
Secara akademik, frasa “penjahat kera putih” dapat didefinisikan sebagai jaringan aktor yang mengambil keuntungan dari:
1. Under-invoicing: harga di dokumen ekspor dibuat lebih murah dari harga pasar.
2. Transfer pricing: jual CPO ke afiliasi di luar negeri dengan harga rendah, untung dicatat di luar.
DSI memotong rantai ini lewat 3 mekanisme: Standardization harga acuan, Surveillance data ekspor real-time, Sanction pada pelanggar. Tujuannya: harga yang diterima negara + petani = harga wajar pasar.
2.3 Narasi Tekanan Eksternal.
Narasi juga menyorot tekanan harga dari pasar internasional. Secara ilmiah, tekanan harga memang nyata karena:
1. Kompetisi: Malaysia, Thailand juga eksportir besar sawit.
2. Discriminatory Policy: Beberapa negara pengimpor pakai kebijakan “green barrier”, bea masuk tinggi, kampanye negatif sawit.
DSI merespons ini dengan konsolidasi volume + data. Saat Indonesia bicara sebagai 1 blok, posisi negosiasi vs negara pengimpor + bursa luar jadi lebih kuat.
3. Analisis Dampak “Pembalikan 180 Derajat”.
Jika DSI jalan sesuai desain, indikator keberhasilannya:
Sebelum DSI Sesudah DSI Proyeksi
Harga TBS: Mengikuti Bursa Malaysia Harga TBS: Acuan HPE dari data produksi nasional real-time
Eksportir: Ribuan, bersaing banting harga Eksportir: Salur lewat 1 pintu, harga terjaga
Data ekspor: Terfragmentasi, rawan bocor Data ekspor: Satu pintu, diawasi Danantara
Devisa: Bocor via under-invoicing Devisa: Lebih tertagih bea keluar + pajak
4. Catatan Kritis Agensi Aktif JWI.
Sebagai tulisan ilmiah, harus ada 3 ujian:
1. Uji Data: DSI wajib punya dashboard terbuka yang bisa diaudit akademisi, GAPKI, petani, dan JWI. “Satu pintu” tanpa transparansi = pintu rahasia baru.
2. Uji Implementasi: Dari Juni-Des 2026 DSI hanya “memverifikasi”. Mulai Jan 2027 baru “membeli”. Masa transisi ini rawan konflik kepentingan.
3. Uji Diplomasi: Rebut pricing power bukan berarti perang dagang. Indonesia tetap butuh Malaysia & Singapura sebagai mitra logistik & pasar. Fokusnya: negosiasi setara, bukan konfrontasi.
5. Kesimpulan;
Kebijakan DSI di era Presiden Prabowo dapat dibaca sebagai langkah State Capacity Building di sektor sawit. Secara konseptual ini “melibas habis” struktur ekonomi yang merugikan negara. Keberhasilan akhirnya tidak diukur dari narasi “bravo”, tapi dari 3 angka: harga TBS petani naik, penerimaan negara naik, dan kebocoran ekspor turun. Jika 3 angka itu naik, maka Indonesia sah menjadi “penentu harga sawit dunia”. (*).
Views: 3
