Lubukpakam, Utomo News – 7 Mei 2026 |
Dalam kerangka desentralisasi fiskal dan transformasi digital pasca-Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Kabupaten Deli Serdang mengemuka sebagai lokus inovasi pemerintahan desa dengan mendorong percepatan Smart Village. Inisiatif ini tidak sekadar respons teknologi, melainkan strategi struktural untuk mengoptimalkan tata kelola desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang memposisikan desa sebagai pilar kesejahteraan inklusif.
Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menegaskan komitmen ini saat membuka kegiatan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertajuk “Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Penerapan Smart Village Menuju Optimalisasi Pemerintahan Desa Berdampak”. Acara di Aula Cendana, Kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (7/5/2026), dihadiri Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa Kemendagri, Muhammad Noval, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumut, camat, kepala desa, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Dengan 380 desa—terbanyak di Sumatera Utara—Deli Serdang memiliki modal infrastruktur digital matang, termasuk akses internet luas dan kesiapan masyarakat. “Sebagian desa telah menuju mandiri, siap adopsi pemerintahan berbasis digital,” ujar Bupati Tambunan.
Pendekatan Smart Village ini mengintegrasikan teknologi informasi untuk transparansi, efisiensi administratif, dan partisipasi masyarakat, mengatasi disparitas urban-rural sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Bupati menekankan sinergi nasional: “Desa kuat perkuat kota, tingkatkan kesejahteraan holistik. Ini kerja bersama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.” Harapannya, pelatihan ini mempercepat aparatur desa adaptif, mereplikasi model sukses seperti Desa Sei Merah dan Desa Bandar Baru—dua perwakilan Deli Serdang dalam program nasional “Desa Berdampak” (dari 434 kabupaten terpilih).
Muhammad Noval menambahkan dimensi kebijakan pusat: peningkatan kapasitas melalui digitalisasi, kolaborasi lintas sektor, dan program “Kepala Desa Masuk Kampus” yang menggandeng perguruan tinggi. “Desa bukan hanya administratif, tapi katalis program prioritas nasional,” katanya. Program ini menyesuaikan potensi lokal dengan pendekatan akademik-praktis, berpotensi jadi blueprint replikasi nasional.
Secara akademis, inisiatif Deli Serdang mencerminkan paradigma governance berbasis data dan evidence-based policy, di mana Smart Village mengurangi asimetri informasi, tingkatkan akuntabilitas, dan dorong inklusi ekonomi desa. Di Sumatera Utara, ini strategis mengingat 70% penduduk bergantung pada sektor agraria, di mana digitalisasi bisa katalisir Dana Desa (Rp 70 triliun nasional 2026) menuju SDGs 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan). Kegiatan ini jadi momentum penguatan desa di Deli Serdang. (Hari’S / Utomo News)
Views: 14
