Monas, Jakarta, Utomo News – |
Ribuan buruh mengguncang Monas dengan sorak sorai saat Presiden Prabowo Subianto mendarat pukul 08.36 WIB menggunakan kendaraan lapis baja Maung pada peringatan May Day 2026, Jumat (1/5). Bukan sekadar pesta musik dan sambutan antusias, acara ini jadi panggung tuntutan darurat: penghapusan total sistem outsourcing yang selama ini jadi “monster” eksploitasi tenaga kerja di Indonesia.
Didampingi barisan elite seperti Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menneg Prasetyo Hadi, Menteri LHK Jumhur Hidayat, Menlu Sugiono, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presiden langsung dialog dengan pimpinan serikat buruh ternama: Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.
Namun, sorotan terpanas tertuju pada 11 tuntutan buruh yang menyerang akar masalah ketenagakerjaan—terutama outsourcing yang dilarang UU No. 13/2003 tapi masih merajalela.
Mengapa Outsourcing Jadi Momok Nomor Satu? Sistem ini lahir dari UU Cipta Kerja 2020 yang kontroversial, memungkinkan perusahaan “pinjam” pekerja tanpa jaminan pesangon layak, cuti, atau kenaikan gaji.
Data Kementerian Ketenagakerjaan 2025 catat 15 juta pekerja outsourcing terdampak, mayoritas di sektor manufaktur dan jasa—kontribusi 40% terhadap pengangguran terselubung di Jawa dan Sumatra.
Buruh menudingnya sebagai “penyakit kronis” yang picu upah murah (di bawah UMK di banyak daerah), PHK massal tanpa hak, dan ketidakadilan sosial. “Outsourcing bukan efisiensi, tapi perbudakan modern!” tegas Said Iqbal di depan Prabowo.
Tuntutan lain saling terkait: pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru, tolak upah minimum sektoral rendah, naikkan PTKP ke Rp7,5 juta, hapus pajak THR-pesangon-pensiun, plus reformasi perpajakan.
Di balik yel-yel, buruh ingatkan Prabowo: janji kampanye 2024 soal “keadilan ekonomi” kini diuji. Jika outsourcing tak dihapus, potensi mogok nasional bisa picu inflasi 5-7% ala 2012-2019, seperti proyeksi ekonom Bank Dunia.
Presiden responsif, janjikan aspirasi diserap dalam rapat kabinet. Tapi bagi buruh, ini bukan akhir—hanya babak baru perang melawan outsourcing yang telah rampas martabat jutaan keluarga.
Monas hari ini bukan pesta, tapi deklarasi perang: pemerintah dengar, atau ekonomi ambruk. (Hari’S).
Views: 10
