Ustadz AA Gym Kritik Proses Hukum Kasus Ijazah Jokowi: “Kalau Urusan Ijazah Saja Begitu Repot, Bagaimana di Akhirat?”

Jakarta, Utomo news, Jum’at 14/11/2025, |

 

Dalam tausiah yang disampaikan pada acara pengajian rutin di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025) malam, Ustadz AA Gym menyampaikan kekesalannya atas lambannya penyelesaian kasus ijazah Presiden Joko Widodo. “Kalau urusan ijazah saja sudah begitu repotnya di hisab di dunia, apalagi nanti di akhirat,” ujar AA Gym di hadapan ratusan jamaah.

 

Lebih jauh, AA Gym juga menyinggung fenomena hukum di Indonesia yang menurutnya tidak tegas. Dia mengacu pada kasus-kasus dimana terpidana belum ditangkap atau mendapat perlakuan berbeda dengan yang belum terpidana tapi sudah ditangkap.  Pernyataan ini muncul sebagai refleksi ketimpangan penegakan hukum di tanah air.

 

Perspektif Hukum tentang Kasus Ijazah Jokowi

 

Kasus ijazah Jokowi yang mencuat ke publik memang menjadi polemik panjang selama beberapa tahun. Secara hukum, ijazah adalah dokumen resmi yang harus dipenuhi bila memerlukan pengesahan status pendidikan. Dalam konteks pejabat negara, integritas data pendidikan menjadi unsur penting bagi kredibilitas dan legitimasi publik.

 

Proses investigasi hukum terhadap ijazah ini tergolong kompleks, melibatkan instansi seperti KPK, kepolisian, dan institusi pendidikan. Sering terjadi tumpang tindih prosedural dan perbedaan interpretasi bukti yang mempengaruhi lambannya penanganan perkara. Selain itu, hukum pidana dengan aturan pembuktian yang ketat memerlukan standar tinggi untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan.

 

Ketimpangan Penegakan Hukum

 

Kritik AA Gym soal ketimpangan penegakan hukum juga relevan secara sosial. Banyak publik merasakan ketidakadilan ketika pejabat atau orang dengan pengaruh politik tertentu tampak lolos dari proses hukum, sedangkan warga biasa yang terlibat masalah hukum lebih cepat diamankan.

 

Fenomena ini menyulut keraguan terhadap prinsip equality before the law atau persamaan di depan hukum yang dijamin konstitusi.  Menurut pakar hukum, seharusnya perkara pidana maupun administrasi yang melibatkan pejabat negara diselesaikan secara transparan dan adil demi menjaga kepercayaan publik.

 

Reformasi hukum dan penguatan lembaga independen dianggap vital untuk menghilangkan praktik penyelesaian kasus yang berbelit dan bias tersebut.

 

Harapan Publik dan Tantangan Penegakan

 

Warga menunggu tindakan tegas dari aparat hukum untuk memastikan semua pihak, termasuk pejabat, tunduk pada aturan yang sama. Kasus ijazah Jokowi menjadi simbol penting yang mencerminkan harapan masyarakat terhadap keadilan dan transparansi di ruang publik.

 

Sikap reflektif Ustadz AA Gym, yang menghubungkan urusan ijazah di dunia dengan hisab akhirat, mengingatkan agar masyarakat dan pemimpin sadar akan tanggung jawab moral dan hukum masing-masing. Semoga penegakan hukum di Indonesia dapat semakin menjunjung tinggi keadilan tanpa diskriminasi. (HBS).

 

Reporter. : Hasan Basri Siregar.

Views: 11