Jakarta.Minggu,26 Oktober 2025 |
Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional, semakin terperosok dalam krisis keuangan akibat keputusan manajerial yang merugikan negara. Salah satu masalah yang mencuat adalah praktik sewa pesawat yang harganya dimarkup hingga 4 kali lipat dari tarif pasar global.
Menurut data dari mantan komisaris Garuda Indonesia, harga sewa pesawat Boeing 777-300ER rata-rata di pasar internasional sekitar 750 ribu dolar AS per bulan. Namun, Garuda tercatat membayar sebesar hampir 1,4 juta dolar AS per bulan sejak kontrak disepakati.
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, mengakui bahwa biaya sewa tersebut mencapai 24,7% dari pendapatan Garuda, jauh di atas rata-rata global yang hanya sekitar 6%.
Biaya sewa pesawat yang sangat tinggi ini menjadi beban besar di tengah utang Garuda yang mencapai Rp130 triliun, melebihi nilai aset perusahaan.
Data Bloomberg juga menunjukkan bahwa Garuda memiliki salah satu rasio biaya sewa terhadap pendapatan tertinggi di dunia. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah tata kelola perusahaan yang buruk dan riwayat korupsi di tubuh maskapai.
“Praktik mark up yang tidak transparan serta kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan menunjukkan bahwa Garuda saat ini dikuasai oleh orang-orang yang lebih mementingkan kepentingan politik daripada bisnis,” ujar seorang pengamat industri penerbangan.
Ironisnya, keadaan ini diperparah oleh penempatan sejumlah pejabat yang berasal dari latar belakang politik dalam jajaran direksi Garuda. Direktur Utama saat ini adalah Glenny H. Kairupan, seorang purnawirawan TNI yang sebelumnya menjabat komisaris Garuda. Wakil Direktur Utama dijabat Thomas Sugiarto Oentoro yang berlatar belakang sebagai pejabat Lembaga Pengelola Investasi.
Posisi lain diisi sebagian besar oleh profesional asing dan beberapa figur yang kariernya lebih banyak berhubungan dengan lingkaran pemerintahan ketimbang industri penerbangan, seperti Eksitarino Irianto (Direktur Human Capital & Corporate Service) dan Reza Aulia Hakim (Direktur Niaga).
Garuda sangat membutuhkan sentuhan profesional dari kalangan yang ahli di industri penerbangan, seperti mantan pilot dan eksekutif dari Singapore Airlines atau Qantas, yang sudah terbukti mampu mengelola maskapai secara efisien dan menguntungkan.
Sayangnya, posisi direksi banyak diisi oleh orang-orang politik yang tak memiliki pengalaman di bidang penerbangan, yang justru semakin memperburuk kinerja perusahaan.Praktik bisnis yang salah arah ini menyebabkan kerugian besar dan berpotensi membawa Garuda Indonesia ke jurang kebangkrutan.
Jika tidak ada perbaikan serius dan penempatan manajemen profesional yang kredibel, perusahaan kebanggaan bangsa ini akan menanggung biaya kegagalan manajemen yang harus dibayar oleh seluruh rakyat. ( Hasan Basri Siregar KA Biro Utomo news Deli Serdang).
Views: 43
