Deli Serdang,(Kamis,23/10/2025) |
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melancarkan kritik pedas terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang selama ini menjadi sumber utama permasalahan pembangunan nasional.
Dalam Rapat Pengendali Inflasi yang digelar secara virtual di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025), Purbaya mengungkapkan fakta menyayat hati mengenai maraknya praktik korupsi yang menjangkiti pemerintahan daerah, terutama dalam bentuk jual-beli jabatan dan proyek fiktif.
Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertegas betapa seriusnya masalah ini. Kasus suap audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, hingga proyek fiktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Selatan menjadi bukti nyata kegagalan reformasi tata kelola yang telah dicanangkan bertahun-tahun lalu.
Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan bahwa skor integritas nasional masih berada di angka 71,53, jauh di bawah target 74 yang telah ditetapkan pemerintah. Lebih memprihatinkan lagi, mayoritas pemerintah daerah berada di zona merah dengan skor rata-rata provinsi hanya 67 dan kabupaten 69. Indikasi kuat bahwa integritas di Pemda masih rapuh dan rentan terhadap praktik korupsi.
Purbaya mengingatkan, akar dari masalah ini adalah penyelewengan yang bersumber dari jual-beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Jika ini dibiarkan berlarut-larut, anggaran negara tidak hanya bocor, tetapi program pembangunan yang esensial juga akan terhambat,” tegasnya.
Dalam ultimatum tegasnya, Menkeu Purbaya menuntut agar para kepala daerah memperbaiki sistem tata kelola mereka dalam waktu paling lama dua kuartal ke depan. Perbaikan ini menjadi prasyarat utama agar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) bisa dinaikkan, menandakan bahwa pembiayaan publik akan bergantung pada integritas dan transparansi daerah.
“Saya berharap dalam dua triwulan ke depan ada perubahan nyata. Kalau tidak, saya akan sulit meyakinkan pimpinan tertinggi negara untuk menaikkan anggaran daerah,” ujarnya dengan nada serius.
Purbaya juga menekankan pentingnya efektivitas pemanfaatan anggaran yang cepat, tepat sasaran, dan bertanggung jawab. Dengan menjaga prinsip ini, pemerintah diyakini dapat membangun kepercayaan publik, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.
“Keyakinan saya, dengan kerja keras, disiplin, dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menguatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan,” tutup Menteri Keuangan yang dikenal tegas ini. ***.
Views: 74
