Oleh: Hasan Basri Siregar, Ketua JWI Deli Serdang
Lubuk Pakam, Utomo News, Kamis, 4 Juni 2026 |
Korupsi itu kayak jamur. Kamu potong jamurnya, tapi miselium/akarnya di bawah tanah nggak kamu cabut. Besok dia tumbuh lagi, bahkan lebih banyak, ( Nekrobiologi Korupsi).
Kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis MBG yang menjerat pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional BGN bukan insiden tunggal. Tulisan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan biologi sosial untuk menganalisis fenomena “perlindungan habitat koruptor” di Indonesia. Hipotesisnya sederhana: selama struktur hukum, pengawasan, dan kultur birokrasi tidak berubah, koruptor akan terus “berkembang biak” pasca penindakan. Data terbaru pasca penangkapan petinggi BGN membuktikan tesis itu.
1. Premis: Konoha sebagai Metafora Ekosistem Korupsi
Istilah “negeri Konoha” yang dipakai publik bukan sekadar sindiran. Dalam ekologi sosial, Konoha di sini kita definisikan sebagai sistem birokrasi yang menyediakan 3 unsur habitat bagi koruptor:
1. *Ruang gelap*: minim transparansi anggaran dan pengadaan
2. *Predator lemah*: penegakan hukum selektif, hukuman ringan
3. *Sumber makanan melimpah*: proyek besar APBN tanpa kontrol publik real time
Selama 3 unsur ini ada, maka koruptor tidak punah. Mereka hanya bermutasi.
*2. Bukti Empiris: Pasca Penangkapan Petinggi BGN*
Teori “efek jera” runtuh ketika kita lihat kronologi MBG 2026:
1. *Januari-Maret 2026*: MBG berjalan, laporan dugaan mark-up mulai muncul dari SPPG daerah
2. *Kejagung tetapkan 3 tersangka*: Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana + 2 Waka BGN
3. *Reaksi sistem*: Alih-alih mati, “spora korupsi” justru menyebar. Laporan dugaan praktik serupa muncul dari 7 provinsi lain. Modus sama: titip supplier, kurangi takaran gizi.
Ini membuktikan: penangkapan elit tidak memusnahkan habitat. Yang terjadi adalah *regenerasi*. Koruptor lapis kedua naik, pola sama diulang. Seperti jamur, dipotong batangnya, miseliumnya tetap hidup di bawah tanah.
*3. Analisis Ilmiah: Mengapa Habitatnya Dilindungi?*
Ada 3 faktor struktural yang “melindungi dari kepunahan”:
*A. Hukum Tanpa Ekologi*: UU Tipikor fokus menghukum individu, bukan membongkar ekosistem. Aset tidak disita total, jaringan supplier tidak diputus. Koruptor baru tinggal ganti nama CV.
*B. Pengawasan Tanpa Gigi*: Inspektorat, BPKP, Ombudsman punya data, tapi akses publik dibatasi. SPPG MBG tidak wajib lapor menu+harga real time. Tanpa cahaya, bakteri korupsi tumbuh subur.
*C. Kultur “Aman Berkembang Biak”*: Sanksi administratif ringan, rotasi jabatan, bukan pemecatan + blacklist seumur hidup. Akibatnya pesan ke birokrat: “Korupsi aman, asal jangan ketahuan KPK.”
*4. Kesimpulan & Rekomendasi Kebijakan*
“Di negeri Konoha habitat koruptor dilindungi dari kepunahan, jadi mereka bisa aman berkembang biak, Kita lihat, pasca penangkapan petinggi BGN koruptor akan makin berkembang biak.”
Kalimat itu bukan hiperbola. Ini diagnosis.
Solusi ilmiahnya bukan tambah operasi tangkap tangan, tapi *rusak habitatnya*:
1. *Buka Habitat*: Wajibkan dashboard MBG nasional. Menu, harga, foto porsi, jumlah penerima di-update harian dan bisa diakses warga. Cahaya = disinfektan terbaik.
2. *Bunuh Miselium*: Blacklist permanen + sita aset untuk seluruh jaringan: pejabat, supplier, notaris, bank. Putus rantai regenerasi.
3. *Ganti Ekosistem*: Libatkan koperasi petani, BUMDes, wartawan, LSM sebagai pengawas independen. Predator alami koruptor adalah transparansi.
*Penutup*
MBG adalah program bagus. Gagalnya bukan karena konsep, tapi karena kita gagal jaga habitatnya tetap bersih. Selama Konoha masih lindungi rawa korupsinya, maka tangkap 10 koruptor hari ini, besok tumbuh 20 koruptor baru.
Negara tidak butuh pahlawan super. Negara butuh ekosistem yang tidak ramah bagi koruptor.
*Hasan Basri Siregar*
Ketua JWI Deli Serdang, Pengamat Kebijakan Publik
Views: 17
