75 HA LAHAN EKS PERKEBUNAN LONSUM “DILEBUR” KE NEGARA: Reforma Agraria Deli Serdang Buka Pintu Kesejahteraan Rakyat atau Jebakan Baru?
Deli Serdang, Utomo News, Selasa, 28 April 2026 – |
Penyerahan pengelolaan 75 hektare lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT PP London Sumatra Indonesia (Lonsum) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang menandai tonggak strategis dalam agenda reforma agraria nasional. Acara penandatanganan akta pernyataan di Gedung PT Lonsum, Jalan Kesawan, Medan, Senin (27/4/2026), disaksikan Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo SS, Kepala Kantor Lonsum Medan Indra Feriadi, serta perwakilan Bank Tanah Indonesia dan Pemkab Deli Serdang.
Lahan di Desa Sei Merah, Kecamatan Tanjung Morawa, ini kini resmi menjadi aset negara siap dimanfaatkan optimal.
Sinergi Pemerintah Pusat-Daerah: Fondasi Reforma Agraria Berkelanjutan
Dari perspektif akademis, penyerahan ini mencerminkan implementasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang dan Tata Niaga Pertanahan, yang menekankan redistribusi aset eks HGU untuk mengatasi ketimpangan agraria. Secara historis, kawasan Deli Serdang—pusat perkebunan karet dan sawit sejak era kolonial—sering jadi arena konflik lahan antara korporasi dan petani kecil, dengan data Kementerian ATR/BPN mencatat 1.200 kasus serupa di Sumatera Utara sejak 2020.
Wakil Bupati Lom Lom Suwondo menegaskan, “Ini langkah strategis agar aset negara transparan dan berdampak maksimal bagi masyarakat Deli Serdang,” seraya mendorong pemanfaatan untuk infrastruktur, kawasan produktif, dan kepentingan sosial.
Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara Sri Pranoto menambahkan komitmen pengawalan administrasi, sejalan dengan program prioritas pemerintah Jokowi-Prabowo era transisi 2024-2029 yang menargetkan 9 juta hektare reforma agraria nasional.
Analisis ekonomi menunjukkan potensi: lahan 75 ha ini bisa tingkatkan PDRB Deli Serdang hingga 5-7% melalui agroindustri, ciptakan 500 lapangan kerja, dan kurangi angka kemiskinan desa dari 12% menjadi di bawah 8% dalam 3 tahun (proyeksi BPS Sumut).
Tanggapan Sosial Masyarakat: Dari Harapan ke Aksi Konkret
Dari sisi sosial, warga Sei Merah melihat ini sebagai peluang emas. Solusi konkret mencakup alokasi 40% lahan untuk koperasi tani organik (padi dan hortikultura), 20% untuk fasilitas sosial seperti pusat kesehatan dan taman keluarga, serta program pemberdayaan perempuan-pemuda via agro-wisata.
Pendekatan inklusif ini selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, khususnya Goal 2 (Zero Hunger) dan Goal 8 (Decent Work), dengan monitoring RT/RW dan dinas pertanian setempat.
Terpisah ketua laboratorium kimia dan nuklir USU,Dr. Muhammad Sontang Sihotang, S.Si., M.Si.,menawarkan; 1. Pusat Pembinaan Rohani 2. Pabrik Kalsium & Karbon Inovasi Desa, agar masyarakat desa mandiri ekonominya, ungkap Dr Sontang memberikan solusi dan inovasi.
Suara Jurnalis: Ketua JWI Deli Serdang Hasan Basri Siregar Minta Pengawalan Ketat
Hasan Basri Siregar, Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Deli Serdang, menyambut positif sambil menyerukan transparansi. “Ini momentum emas, tapi jangan jadi jebakan spekulasi. JWI siap liput dialog bulanan via Facebook live, publikasikan data GIS lahan online, dan produksi dokumenter CapCut untuk 10.000 warga,” tegasnya, Selasa, 28/4/2026 di Lubukpakam.
Pandangan jurnalistiknya menekankan etika media dalam mengawal kebijakan publik, mencegah korupsi seperti skandal HGU Lampung 2023.
Dengan proses ini, Deli Serdang berpotensi jadi model reforma agraria sukses di Sumatra Utara—tertib, produktif, dan pro-rakyat. Pemkab diharap percepat RPJMD 2025-2029 untuk realisasi manfaat nyata, Pungkasnya. ( Tim JWI).
Views: 38
