Medan, Utomo News, Selasa,10 Maret 2026-|
Sekilas melirik negara-negara Arab seperti Saudi Arabia atau UEA: cadangan minyak mereka “hanya” minyak, tapi rakyatnya hidup bergelimang kekayaan. PDB per kapita Saudi mencapai US$27.000 pada 2024 (data World Bank), dengan dana sovereign wealth fund mencapai triliunan dolar yang diputar untuk infrastruktur megah, pendidikan gratis, dan subsidi langsung ke rakyat.
Hasilnya? Tingkat kemiskinan di bawah 1%, dan rakyatnya tak perlu mengantre bansos seperti pengemis.
Sekarang lihat Indonesia, “rajanya” sumber daya alam. Kita punya minyak dan gas bumi terbesar di Asia Tenggara (produksi 2024: 650.000 barel/hari minyak, 5,7 miliar kaki kubik gas/hari per data ESDM), batubara terbesar dunia (cadangan 39 miliar ton, ekspor 500 juta ton/tahun), tembaga (Freeport-McMoRan di Papua hasilkan 1,6 miliar pon tembaga/tahun), emas (produksi 100 ton/tahun dari Grasberg saja), plus nikel, timah, hingga sawit yang mendominasi dunia. Total nilai ekspor SDA 2024? Rp2.300 triliun (BPS), setara 40% dari total ekspor nasional.
Tapi ironinya mengerikan: rakyat kita malah jadi “pengemis bansos”. Tingkat kemiskinan 9,03% (25,6 juta orang, BPS 2024), dengan 70% bansos BPNT dan PKH diserap kelompok miskin ekstrem yang bergantung program pemerintah.
World Bank catat, Indonesia punya “resource curse” parah—kekayaan SDA tak kunjung trickle down ke rakyat. Mengapa? Korupsi!
Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 dari Transparency International cuma 34/100 (peringkat 110 dunia), terburuk di ASEAN setelah Myanmar.
Kasus seperti korupsi Freeport (rugi negara Rp135 triliun per KPK), bansos COVID yang dikorupsi Rp10 triliun, hingga tambang ilegal batubara di Kaltim yang rampas Rp500 triliun potensi pendapatan.
Pemerintah? Alih-alih kelola SDA seperti Norwegia (dana sovereign US$1,6 triliun dari minyak untuk generasi mendatang), kita sibuk bagi-bagi konsesi ke oligarki. Divestasi Freeport 51% saham ke negara? Ujungnya dikuasai BUMN yang dikelola kroni, untungnya menguap entah ke mana.
Ekspor batubara mentah capai rekor, tapi PLTU kita masih impor listrik dari batu bara Australia! Rakyat? Diberi bansos Rp600.000/bulan sebagai “obat penenang”, sementara cukai BBM naik dan listrik melonjak 15% (2025).
Ini bukan kebodohan rakyat—ini rekayasa sistemik oleh penyelenggara negara yang dungu atau sengaja dungu!
Data BPS 2025 tunjukkan ketimpangan Gini 0,388—tertinggi sejak 2015. SDA kita jadi “kutukan” karena dikelola elite: 1% orang terkaya kuasai 50% kekayaan nasional (Oxfam).
Woy, para menteri dan pejabat yang doyan pidato “Indonesia Emas 2045”, bangunlah! Atau mau rakyat terus jadi budak bansos sambil tambang kita dijarah asing? Bangun atau mundur—sebelum negara ini benar-benar jadi “pengemis raya”! . ( * ).
Views: 88
