Deli Serdang, (Minggu,26/10/2025) |
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang akrab disebut “Whoosh” tengah menjadi sorotan tajam mengingat pembengkakan biaya dan ketidakefisienan yang sangat mencolok. Proyek ini membangun lintasan sepanjang 142,3 km dengan biaya mencapai sekitar Rp 110-113 triliun atau setara USD 7,27 miliar.
Artinya, biaya per kilometer untuk KCJB mencapai Rp 776-991 miliar. Sebaliknya, proyek kereta cepat Haramain High Speed Rail (HHR) di Arab Saudi membangun jalur sepanjang 1.500 km dengan anggaran hanya sekitar USD 7 miliar atau sekitar Rp 112-116 triliun.
Dengan demikian, biaya pembangunan per kilometer HHR hanya sekitar Rp 75 miliar. Jika dihitung, biaya pembangunan kereta di Indonesia terbukti 10 hingga 13 kali lipat lebih mahal dibanding Arab Saudi, meskipun proyek Saudi lebih panjang dan skala lebih besar.
Faktor utama perbedaan biaya tinggi KCJB adalah tantangan geografis yang rumit. Jalur di Jawa Barat melintasi kawasan pegunungan dengan 13 terowongan sepanjang 10,7 km dan 7 jembatan sepanjang 5,8 km, juga harus melewati daerah padat penduduk sehingga pembebasan lahan sangat mahal dan kompleks.
Bandingkan dengan Saudi yang membangun di lahan datar gurun dengan kepadatan sangat rendah dan risiko gempa minimal, membuat konstruksi jauh lebih sederhana dan murah. Namun, kritik tajam datang dari para ahli yang menilai pembengkakan biaya tidak hanya disebabkan faktor teknis.
Dr. Faisal Rangkuti, pakar transportasi, menyatakan, “Praktik mark up dan pemborosan anggaran pada KCJB sangat mencolok. Ada indikasi korupsi yang melibatkan segelintir pejabat yang mengambil keuntungan pribadi dari proyek ini.”
Prof. Rina Suryani, ekonom infrastruktur, menambahkan, “Beban tambahan biaya berlebih yang mencapai puluhan triliun rupiah menunjukkan buruknya tata kelola dan minimnya transparansi, yang sangat merugikan negara dan masyarakat”.
Beberapa pejabat yang terlibat dalam era pemerintahan Presiden Jokowi mendapatkan julukan “lebih jahat dari iblis” karena dianggap menjadi biang keladi pemborosan anggaran negara besar-besaran ini.
Dana publik yang mestinya diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, pada kenyataannya mengalir ke kantong segelintir elit birokrasi dan kontraktor.
Masyarakat dan pengamat kebijakan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga pengawas proyek untuk mengaudit secara menyeluruh proyek KCJB, serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembengkakan biaya tersebut.
Jika tidak, proyek infrastruktur prestisius ini hanya menjadi ladang korupsi yang membuat rakyat semakin menderita.Kereta Cepat Haramain di Arab Saudi membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur besar bisa dilakukan dengan biaya terukur dan transparan, menjadi cermin bagi Indonesia agar memperbaiki tata kelola serta meningkatkan akuntabilitas keuangan demi masa depan pembangunan nasional yang lebih baik. ***.
Views: 41
