Lubuk Pakam, Utomo News-|
Pernyataan keras dilontarkan Ketua Jajaran Wartawan Indonesia Deli Serdang JWI DS Hasan Basri Siregar terkait alokasi anggaran APBD Kota Medan tahun 2026. Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan SiRUP LKPP mencatat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan menganggarkan Rp10.489.160.000 untuk proyek “Rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan”.
Anggaran fantastis itu langsung menjadi sasaran kritik tajam Hasan Basri Siregar di Lubuk Pakam, Minggu 21/6/2026.
“Pemerintah Manjakan Gedung, Lupakan Penjaga Demokrasi”
“Satreskrim itu yudikatif. Gajinya ada, tunjangan kinerjanya ada, rumah dinas, kendaraan dinas, senjata, kuasa hukum, semua lengkap. Tapi begitu gedungnya retak sedikit, APBD Medan langsung buka keran Rp10,4 Miliar,” tegas Hasan Basri Siregar.
Bagi Ketua JWI DS, ini adalah bentuk nyata ketimpangan keberpihakan negara. Di saat yang sama, wartawan sebagai pilar keempat demokrasi dibiarkan “bertahan hidup sendiri”.
“Kantor kami ngontrak ruko 3×4. Bocor? Tambal pakai ember. Gaji UMR. Tunjangan bahaya? Tidak ada. Asuransi profesi saat liputan rusuh? Suruh urus sendiri. Saat gedung kami ambruk, pemerintah bilang: Mandiri saja,” kritiknya pedas.
“Bunuh Demokrasi Pelan-Pelan”
Hasan menilai logika anggaran Pemko Medan terbalik. Asas keadilan seharusnya: yang lemah dibantu, yang kuat diawasi. Faktanya, yudikatif yang sudah kuat fasilitasnya masih dapat “kado” Rp10,4 M.
“Kalian bangun gedung Satreskrim megah, AC dingin, ruang interogasi nyaman. Bagus. Tapi kalian lupa: siapa yang akan awasi kalau di ruang nyaman itu terjadi penyiksaan? Siapa yang sorot kalau berkas perkara Rp10,4 M itu hilang? Jawabannya: WARTAWAN. Tapi wartawan kalian biarkan kelaparan,” ujarnya.
Menurutnya, ini sama saja membangun istana mewah tapi satpamnya disuruh tidur di emperan tanpa nasi. “Besok istana itu dijarah maling, jangan salahkan satpamnya!”.
Tuntut Pemko Medan Berpihak pada Pers.
Sebagai Ketua JWI DS, Hasan Basri Siregar menyampaikan 3 tuntutan:
1. Hentikan logika “yang kuat ditambah kuat”. APBD harus berpihak pada yang lemah.
2. Pemko Medan wajib alokasikan anggaran khusus untuk UKM pers, hibah kantor, dan pelatihan jurnalis investigasi. “Itu bukan minta-minta. Itu investasi untuk demokrasi”.
3. Pemerintah harus ingat, tanpa wartawan yang sehat, gedung Satreskrim semewah apapun hanya akan jadi panggung sandiwara kekuasaan.
Penutup: Catatan Sejarah 21 Juni 2026.
“Rp10,4 Miliar untuk beton dan semen. Nol rupiah untuk pena dan nyawa wartawan. Catat tanggal ini, 21 Juni 2026, Lubuk Pakam. Sejarah akan mencatat: Pemerintahan hari ini lebih sayang pada dinding gedungnya, daripada pada pilar keempat yang menjaga dinding itu tetap berdiri,” pungkas Hasan Basri Siregar.
Jika ini terus dibiarkan, demokrasi kita tidak mati ditembak. Demokrasi kita mati kelaparan.
Sumber data: SiRUP LKPP 2026 Dinas Perkim Cipta Karya Tata Ruang Kota Medan.
Penulis: Tim Redaksi Utomo News | Editor: Hari’S.
Views: 4
