Deli Serdang, Utomo News-Jum’at (19/6/2026) -| Oleh; Hasan Basri Siregar.
ABSTRAK:
Polemik jalan rusak di Kab. Deli Serdang, khususnya ruas Lubuk Pakam–Galang–Tebing Tinggi, menunjukkan disfungsi antara kewenangan pusat-provinsi-kabupaten dengan realitas sosial lapangan. Tulisan ini mengkritik tumpang tindih kewenangan pengelolaan jalan dan menawarkan solusi kongkrit: desentralisasi asimetris — jalan nasional diserahkan ke provinsi, jalan provinsi diserahkan ke kabupaten. Kerangka analisis menggunakan teori “Nearest Government Principle” dan “Accountability Proximity” untuk membuktikan bahwa pemerintah yang paling dekat dengan warga memiliki kapasitas sosial + informasi paling valid untuk perbaikan jalan.
1. KRITIK: DISFUNGSI KEWENANGAN = KEMISKINAN AKUNTABILITAS SOSIAL.
1.1 Paradoks Lubuk Pakam–Galang–Tebing Tinggi.
Ruas jalan ini secara administratif masuk kategori jalan nasional/provinsi. Secara sosiologis, yang menanggung dampak langsung adalah warga Deli Serdang: petani, pedagang, pelajar. Namun secara hukum, perbaikan harus “nunggu” APBN/APBD Provinsi.
Akibatnya lahir “lingkaran setan akuntabilitas”:
1. Jalan hancur → Warga hujat Bupati Deli Serdang.
2. Bupati tidak punya kewenangan anggaran + aset jalan nasional.
3. Balai Jalan Nasional/Provinsi tidak punya data sosial harian: mana lubang paling bahaya, mana titik rawan kecelakaan.
4. Warga makin miskin waktu + biaya + nyawa. Negara kehilangan legitimasi.
Ini yang sosiolog Max Weber sebut “birokrasi tanpa tanggung jawab sosial”. Struktur ada, fungsi kosong.
1.2 Aspek Sosial: “Jarak” Mematikan Empati Birokrasi.
Teori “Nearest Government Principle” menyatakan: semakin dekat pemerintah ke warga, semakin tinggi sensitivitasnya terhadap penderitaan warga.
Faktanya: Petugas Balai Jalan di Medan belum tentu lewat Galang tiap hari. Camat Galang + Kades Jati Baru lewat tiap jam. Tapi mereka “kosong” kewenangan.
Dampak sosialnya: timbul “sikap apatis kolektif”. Warga berpikir “ngapain lapor, toh yang ngurus di Jakarta/Medan”. Partisipasi publik mati. Ini bentuk kemiskinan struktural non-ekonomi.
2. SOLUSI KONGKRIT: DESENTRALISASI ASIMETRIS BERBASIS INFORMASI LOKAL.
Berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemda, kewenangan bisa didelegasikan. Maka solusi ilmiahnya:
2.1 Jalan Nasional → Serahkan ke Provinsi.
Alasan Sosial: Gubernur + DPRD Provinsi lebih paham karakter geografis + prioritas antar-kabupaten. Gubernur Sumut tahu bahwa jalur Lubuk Pakam–Galang–Tebing Tinggi adalah “urat nadi ekonomi” penghubung 3 kabupaten + pelabuhan.
Mekanisme: APBN alokasi khusus jalan nasional di-“block grant” ke Pemprov. Pemprov wajib audit publik + dashboard perbaikan real-time. Sanksi: Gubernur copot Kadis PU kalau target meleset.
2.2 Jalan Provinsi → Serahkan ke Kabupaten/Kota.
Alasan Sosial: Bupati + Camat + Kades punya “data hidup” harian. Mereka tahu persis: jam 7 pagi lubang jalan Galang- Lubuk pakam makan korban pelajar, jam 5 sore macet di Simpang Sei Rampah.
Mekanisme: APBD Provinsi untuk jalan provinsi di-“sharing” ke Pemkab. Pemkab Deli Serdang kelola via program JAMU 1×24 Jam yang sudah ada. Keuntungannya:
1. Kecepatan: Lapor hari ini, besok Bupati bisa perintahkan DPU langsung tambal. Nggak perlu surat ke Medan.
2. Keselarasan: Program Bupati “Jalan Mulus” sinkron dengan kewenangan. Nggak ada lagi Bupati “kena hujat” padahal “kosong” wewenang.
3. Pengawasan Sosial: Warga bisa langsung tagih ke Bupati di pasar, di masjid. Akuntabilitas naik 300% karena jaraknya dekat.
2.3 Syarat Mutlak: “3D” agar Tidak Gagal.
1. Dana: Ikut kewenangan. Pusat/Provinsi transfer dana sesuai panjang + kondisi jalan.
2. Data: Pemkab wajib punya GIS + aplikasi pengaduan jalan terintegrasi nasional.
3. Disiplin: Audit BPK + sanksi pidana bagi Bupati/Kadis PU yang main-main. Otonomi tanpa akuntabilitas = korupsi baru.
3. KESIMPULAN: KESELARASAN = KEWENANGAN + INFORMASI + HATI.
Secara ilmiah, jalan rusak bukan cuma masalah aspal. Dia masalah “keselarasan tata kelola”.
Selama kewenangan di Jakarta, informasi di Medan, tapi penderitaan di Galang — maka jalan Lubuk Pakam–Galang–Tebing Tinggi akan tetap “hancur bertahun-tahun”.
Solusinya: Kembalikan kewenangan ke yang paling dekat dengan penderitaan. Provinsi urus jalan nasional, Kabupaten urus jalan provinsi.
Dengan begitu, Bupati Deli Serdang tidak lagi jadi “samsak nasional”. Beliau jadi “panglima perbaikan” yang punya senjata penuh: anggaran, aset, dan legitimasi warga.
Karena pada akhirnya, negara yang baik bukan negara yang sentralistik. Tapi negara yang berani percaya: yang paling tahu sakitnya jalan berlubang, adalah kaki yang tiap hari menginjaknya.
Hasan Basri Siregar
Ketua JWI Deli Serdang | Pemerhati Otonomi Daerah
Views: 12
