Medan, Utomo News, Selasa, 7/4/2026-|
Cukup sudah drama menyalahkan bupati sebagai kambing hitam atas segala kegagalan pembangunan di beberapa kabupaten Sumatera Utara! Kritik terhadap pemerintahan yang morat-marit ini tidak boleh hanya ditumpahkan pada satu sosok saja.
Penyelenggara negara harus sadar: sistem tata negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan yang tegas—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—yang semuanya wajib berjalan lurus sesuai tupoksinya untuk mendukung kemajuan rakyat.
Lihat kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Batubara TA 2023: Kejati Sumut tahan 8 tersangka termasuk pejabat Dinas PUPR (eksekutif), tapi DPRD diam seribu bahasa saat anggaran ratusan miliar menguap—legislatif gagal kawal!
Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), OTT KPK terhadap Kadis PUPR Sumut bikin proyek preservasi jalan nasional terbengkalai, berlubang parah, sementara yudikatif lamban proses 23 pejabat dan swasta yang diperiksa.
DPRD Sumut juga dikritik KPK karena diduga kurang komitmen pemberantasan korupsi, padahal jadi kunci utama.
Bupati bukan raja tunggal di kabupaten Sumut! Ada DPRD yang diduga malas mengawasi anggaran dan membuat regulasi pro-pembangunan, pengadilan yang juga diduga lembek menangani korupsi infrastruktur, dan eksekutif yang diduga saling tuding saat target pembangunan mandek.
Dalam skala kabupaten, bupati hanyalah satu roda gigi; cabang-cabang kekuasaan lain pun harus ditagih atas tanggung jawab kolektif ini kepada masyarakat!
Bangunlah sinergi sesungguhnya: eksekutif jalankan program pembangunan tanpa korupsi, legislatif kawal dengan undang-undang tajam, yudikatif tegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
Jika tidak, pembangunan hanyalah mimpi kosong, dan rakyat Sumut yang menderita. Penyelenggara negara, bangunlah atau mundur—jangan jadi penghalang kemajuan!
(Hari’S).
Views: 13
