Deliserdang, Utomo News, Selasa,17 februari 2026 – |
Kutipan pedas HOS Tjokroaminoto, “Jika pemerintah lebih sibuk mengamankan kekuasaannya daripada menyejahterakan rakyat, maka itu bukan pemerintahan, melainkan penindasan baru,” sering dikaitkan dengan kritiknya terhadap kolonialisme Belanda. Meski sumber asli tepat belum terdokumentasi secara eksplisit dalam pidato lengkap, ungkapan ini mencerminkan pemikiran Tjokroaminoto tentang pemerintahan zalim yang ia sampaikan dalam berbagai kesempatan pergerakan nasional.
Latar Belakang Sejarah
HOS Tjokroaminoto (1882-1934), pendiri Sarekat Islam (SI), menyampaikan kritik serupa dalam pidato ikoniknya di Kongres Nasional Pertama SI pada 16-24 Juni 1916 di Bandung. Saat itu, ia mengecam pemerintahan kolonial yang memperlakukan Hindia Belanda sebagai “sapi perahan” dan menuntut “zelfbestuur” atau pemerintahan sendiri untuk kesejahteraan rakyat.
Pidato ini membuat Belanda gelisah karena berani menuntut hak partisipasi pribumi dalam politik, yang berujung pada pengawasan ketat terhadapnya.
Konteks dan Makna Lebih Luas
Ungkapan tersebut lahir dari era eksploitasi ekonomi pasca-tanam paksa, di mana pemerintah kolonial lebih prioritas keuntungan daripada rakyat. Tjokroaminoto, sebagai guru bagi tokoh seperti Soekarno dan Agus Salim, menekankan pemerintahan harus berbasis keadilan sosial dan Islam, bukan tirani.
Hari ini, kutipan ini sering dikutip di media sosial dan artikel opini untuk mengkritik dinamika politik modern, meski atribusinya lebih pada esensi pemikirannya daripada pidato spesifik.
Relevansi Kontemporer
Di tengah isu korupsi dan ketimpangan saat ini, pesan Tjokroaminoto mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan bergantung pada kesejahteraan rakyat, bukan pengamanan kursi. Sebagai jurnalis atau penulis media di Deli Serdang, kutipan ini bisa jadi inspirasi untuk liputan eksklusif tentang governance lokal yang pro-rakyat.
( Reporter ; Hasan Basri Siregar).
Views: 22
