Medan, Utomo News 1 Mei 2026 – | Oleh; Hasan Basri Siregar Ketua JWI Deli Serdang.
Saat China meluncurkan robot humanoid dengan kecerdasan buatan (AI) setara manusia, mampu berpikir mandiri, berinteraksi sosial, dan menangani tugas kompleks seperti diagnosis medis atau manufaktur presisi, Indonesia justru terpuruk dalam morass skandal ijazah palsu yang tak kunjung selesai selama bertahun-tahun.
Prestasi Beijing ini bukan sekadar terobosan teknologi, melainkan manifestasi visi negara yang terintegrasi: kebijakan R&D masif dengan anggaran tahunan mencapai Rp15.000 triliun (US$1 triliun), kolaborasi universitas-industri, dan regulasi etis yang ketat untuk AI.
Sebaliknya, pemerintahan Jokowi-Prabowo gagal total membersihkan sistem pendidikan tinggi, menjadikan Indonesia sebagai negara tertinggal di peta inovasi global.
Dari perspektif ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEK), pencapaian China melalui proyek seperti Unitree H1 atau robot dari perusahaan seperti UBTech menandai era “general-purpose robotics” yang didasari model AI multimodal—menggabungkan visi komputer, pemrosesan bahasa alami (NLP), dan pembelajaran penguatan (reinforcement learning).
Robot ini mencapai benchmark Turing-like, di mana kemampuan kognitifnya melampaui 90% tugas manusia rata-rata, sebagaimana dilaporkan jurnal Nature Robotics edisi terbaru. Ini hasil dari ekosistem nasional: 5 juta paten AI terdaftar sejak 2020, didukung Undang-Undang Inovasi Nasional yang memprioritaskan STEM funding hingga 3% PDB.
Indonesia? Ironisnya, kita mandek di level dasar: verifikasi ijazah palsu. Sejak kasus bombastis seperti ijazah haram gubernur hingga pejabat tinggi yang terungkap 2022-2025, Kementerian Pendidikan belum punya platform digital terintegrasi berbasis blockchain—teknologi sederhana yang China terapkan sejak 2018 untuk sertifikasi akademik anti-pemalsuan.
Data Kemendikbudristek per 2025: 15% ijazah di perguruan tinggi swasta diragukan autentisitasnya, dengan kerugian ekonomi Rp500 miliar akibat rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) cacat.
Kritik akademis di sini ; pemerintah gagal menerapkan kerangka knowledge-based economy ala OECD, di mana integritas data pendidikan adalah prasyarat inovasi. Alih-alih, anggaran IPTEK hanya 0,2% PDB (data UNESCO 2024), terpecah ke proyek seremonial seperti “Ibu Kota Nusantara” yang minim dampak R&D.
Secara struktural, ini kegagalan tata kelola. Teori institusional ekonomi Joseph Stiglitz menyoroti bahwa negara maju seperti China sukses karena “accountability loop”: audit independen dan sanksi tegas terhadap korupsi intelektual.
Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbelenggu revisi UU yang melemahkan wewenangnya, sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tak punya mandat eksekutif untuk forensik digital ijazah. Akibatnya, talenta muda migrasi ke Singapura atau China—brain drain yang merampas 20% lulusan ITB dan UI per tahun (laporan Bank Dunia 2025).
Pemerintah pusat dan daerah, termasuk di Sumatra Utara, harus introspeksi: kapan blueprint IPTEK nasional diganti retorika? Tanpa reformasi radikal—seperti adopsi AI governance ala EU AI Act—Indonesia akan abadi sebagai penonton, bukan pemain, di panggung revolusi 4.0. (*).
Views: 30
