Berita  

Geger! GEMPAR-SUMUT Laporkan Dugaan Penyimpangan Proyek SPPG Senilai Rp5,3 Miliar di Deli Serdang ke Kejati Sumut

IMG 20261119 WA0004

MEDAN (Kamis, 19 November 2026) | Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan dalam kegiatan pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Pengaduan Masyarakat (DUMAS) tersebut disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumatera Utara pada Rabu, 18 November 2026. Surat pengaduan itu telah diterima secara administratif, dibuktikan dengan tanda terima berstempel resmi PTSP Kejati Sumut tertanggal 18 November 2026.

Pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi dan kontrol sosial GEMPAR-SUMUT terhadap penggunaan anggaran publik, khususnya kegiatan pembangunan dan pengadaan fasilitas SPPG di Kecamatan Percut Sei Tuan yang memiliki total nilai pagu mencapai Rp5.310.606.356 atau sekitar Rp5,3 miliar.

GEMPAR-SUMUT menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan pendalaman aparat penegak hukum. Persoalan tersebut mencakup dugaan ketidaksesuaian dasar hukum, kronologi pelaksanaan kegiatan, proses penganggaran, mekanisme pengadaan barang dan jasa, dugaan pengarahan penyedia, hingga indikasi penyalahgunaan kewenangan.

Dalam surat DUMAS Nomor 040/GEMPAR-SU/DUMAS/XI/2026, GEMPAR-SUMUT menguraikan tiga kegiatan yang menjadi objek pengaduan, yakni:

1. Pembangunan Gedung SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan

   – Pagu anggaran: Rp4.000.000.000.

   – Nomor kontrak: 602.3/05/2.01.0021/SP/PJK/DCKTR/DS/X/2025.

   – Tanggal kontrak sebagaimana tercantum dalam dokumen: 16 Oktober 2026.

2. Pengadaan Barang SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan

   – Pagu anggaran: Rp825.000.000.

   – Nomor kontrak: 602.3/01.02/2.01.0021/SP/PB/DCKTR/DS/IX/2025.

   – Tanggal kontrak: 23 September 2025.

3. Pengadaan Mobil SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan

   – Pagu anggaran: Rp485.606.356.

   – Nomor kontrak: 602.3/01.03/2.01.0022/SP/PB/DCKTR-DS/IX/2025.

   – Tanggal kontrak: 23 September 2025.

Ketiga kegiatan tersebut memiliki total pagu anggaran sebesar Rp5.310.606.356.

Menurut GEMPAR-SUMUT, besarnya anggaran yang dialokasikan harus diimbangi dengan transparansi, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta pertanggungjawaban administratif, teknis, dan keuangan.

Salah satu poin penting yang disampaikan GEMPAR-SUMUT dalam pengaduannya adalah dugaan ketidaksesuaian antara waktu dimulainya kegiatan dengan dasar hukum penyelenggaraan program yang menjadi rujukan.

Berdasarkan informasi dan dokumen awal yang dihimpun pelapor, pembangunan SPPG tersebut diduga telah mulai dilaksanakan sekitar Agustus 2025.

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis baru ditetapkan dan mulai berlaku pada 17 November 2025.

Perbedaan waktu tersebut dinilai perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, penganggaran, serta dasar hukum yang digunakan pada saat kegiatan dimulai.

GEMPAR-SUMUT meminta Kejati Sumut mendalami sejumlah pertanyaan mendasar, antara lain:

– Apa dasar hukum dan kebijakan yang digunakan ketika kegiatan mulai direncanakan dan dilaksanakan?

– Siapa pihak yang mengusulkan, menyetujui, serta memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan?

– Bagaimana proses penganggaran hingga penetapan kegiatan dilakukan?

– Apakah pembangunan gedung senilai Rp4 miliar telah dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan penyedia sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah?

– Apakah pengadaan kendaraan dan peralatan SPPG telah menggunakan mekanisme pengadaan yang sesuai dengan regulasi, termasuk ketentuan katalog elektronik apabila dipersyaratkan?

– Apakah seluruh tahapan kegiatan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku pada saat proses tersebut dilaksanakan?

Menurut GEMPAR-SUMUT, pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak menimbulkan keraguan terhadap legalitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Tidak hanya mempersoalkan aspek administrasi dan pengadaan, GEMPAR-SUMUT juga meminta Kejati Sumut mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga penentuan penyedia kegiatan.

Dalam dokumen pengaduan, sejumlah pihak dicantumkan menggunakan inisial, di antaranya oknum pejabat pada instansi CIKATARU Deli Serdang berinisial R dan A.M., oknum pejabat PBJ berinisial A.P.S., serta sejumlah pihak dari instansi vertikal berinisial G.A.S. dan J.C.S.

GEMPAR-SUMUT meminta agar pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen tersebut diperiksa dan dimintai keterangan sesuai kapasitas serta keterkaitannya dengan kegiatan yang diadukan.

Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, intervensi, maupun pengarahan terhadap penyedia dalam proses pengadaan.

Selain itu, GEMPAR-SUMUT juga meminta aparat penegak hukum menelusuri keterkaitan CV S.S. yang disebut sebagai pihak pelaksana kegiatan.

Penelusuran tersebut diharapkan mencakup dokumen kualifikasi, administrasi, teknis, penawaran, serta rekam jejak proses pengunggahan dokumen melalui sistem LPSE. Termasuk pemeriksaan dokumen kontrak, proses pemilihan penyedia, realisasi pembayaran, dan hubungan hukum maupun kepentingan antara pihak-pihak terkait.

GEMPAR-SUMUT menegaskan bahwa pencantuman nama maupun inisial dalam pengaduan bukan merupakan bentuk penetapan kesalahan. Seluruh pihak tetap harus mendapatkan perlakuan sesuai hukum dan asas praduga tidak bersalah. Dugaan yang disampaikan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh aparat berwenang.

GEMPAR-SUMUT meminta Kejati Sumut tidak hanya melakukan pemeriksaan secara administratif, tetapi juga mendalami seluruh rangkaian kegiatan secara menyeluruh.

Adapun sejumlah langkah pemeriksaan yang diminta meliputi:

1. Pemeriksaan dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. Pemeriksaan mekanisme pemilihan serta penetapan penyedia.

3. Pemeriksaan dan uji forensik dokumen penawaran melalui sistem LPSE.

4. Pemeriksaan dokumen kontrak dan realisasi pembayaran.

5. Pemeriksaan fisik bangunan serta kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan.

6. Pemeriksaan harga satuan dan kewajaran nilai pengadaan.

7. Penelusuran aliran dana kepada pihak-pihak terkait sesuai kewenangan hukum.

8. Pelaksanaan audit investigatif apabila diperlukan.

9. Penghitungan potensi kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang.

Menurut GEMPAR-SUMUT, pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau justru ditemukan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Ketua GEMPAR-SUMUT, Fajar Rivana Sinaga, S.Kom., menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dan pemuda dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penggunaan anggaran publik.

“Kami telah menyerahkan DUMAS secara resmi melalui PTSP Kejati Sumatera Utara pada 18 November 2026. Kami juga memiliki bukti tanda terima surat yang telah dibubuhi stempel PTSP Kejati Sumut,” tegas Fajar.

Ia menambahkan, pihaknya tidak bermaksud menghakimi atau mendahului proses hukum. Namun, besarnya anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut dinilai layak mendapatkan perhatian dan pemeriksaan serius.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Namun, ketika terdapat sejumlah kejanggalan dalam penggunaan anggaran publik senilai Rp5,3 miliar, sudah menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan informasi dan dokumen tersebut kepada aparat penegak hukum agar diperiksa secara profesional dan objektif,” ujarnya.

Fajar juga berharap pengaduan yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas penerimaan surat secara administratif, melainkan ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan pengaduan yang berlaku.

“Kami meminta Kejati Sumut menindaklanjuti pengaduan ini secara transparan dan profesional. Jangan sampai persoalan yang menyangkut anggaran miliaran rupiah tidak mendapatkan kejelasan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik dikelola dan dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Setelah penyerahan DUMAS tersebut, GEMPAR-SUMUT menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan pengaduan di Kejati Sumatera Utara.

Organisasi tersebut juga menyampaikan akan mempertanyakan perkembangan tindak lanjut pengaduan setiap 12 hari kerja sebagai bentuk komitmen pengawasan dan kontrol sosial.

GEMPAR-SUMUT berharap Kejati Sumut dapat memberikan respons dan tindak lanjut sesuai mekanisme serta ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi GEMPAR-SUMUT, transparansi dalam penggunaan anggaran daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

GEMPAR-SUMUT menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial, mengawal transparansi penggunaan anggaran, serta mendorong penegakan hukum yang profesional, objektif, dan tidak tebang pilih.

(Red)

Views: 3