JAKARTA | UTOMONEWS, – Aktivis sekaligus tokoh masyarakat Langkat, Said Abdullah, menyoroti rangkaian inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, ke sejumlah kantor pemerintahan. Ia mendesak agar setiap sidak tidak berhenti pada pemeriksaan dan dokumentasi kegiatan, tetapi menghasilkan perbaikan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Said, sidak merupakan langkah pengawasan yang patut dilakukan. Namun, publik juga berhak mempertanyakan hasil akhirnya. Sebab, kehadiran pejabat di lapangan baru merupakan langkah awal, bukan bukti bahwa persoalan pelayanan publik telah diselesaikan.
“Jangan sampai pemerintah sibuk melakukan sidak, tetapi masyarakat tidak pernah mendapat penjelasan yang terang tentang hasil evaluasinya. Apa temuannya? Apa yang sudah diperbaiki? Siapa yang bertanggung jawab? Dan kapan semuanya dituntaskan? Ini pertanyaan mendasar yang harus dijawab,” demikian penekanan Said dalam kritiknya.
Ia menilai, persoalan kedisiplinan aparatur, kebersihan kantor, kelayakan fasilitas, dan kualitas pelayanan harus menjadi standar kerja sehari-hari. Bukan sekadar hal yang baru mendapat perhatian ketika kepala daerah datang melakukan pemeriksaan.
JANGAN BIARKAN SIDAK BERHENTI SEBAGAI AGENDA RUTIN
Said menegaskan, ukuran keberhasilan pengawasan bukan terletak pada banyaknya lokasi yang dikunjungi atau ramainya pemberitaan kegiatan. Ukuran sesungguhnya adalah apakah kekurangan yang ditemukan telah ditindaklanjuti, apakah pelayanan semakin baik, dan apakah masyarakat memperoleh kemudahan ketika berurusan dengan pemerintah.
Ia meminta Pemkab Langkat membuka ringkasan hasil evaluasi sidak secara transparan, disertai daftar persoalan yang ditemukan, rekomendasi perbaikan, tenggat waktu penyelesaian, serta perkembangan tindak lanjut dari masing-masing instansi.
“Kalau ditemukan kekurangan, harus ada penyelesaian. Kalau sudah diperbaiki, tunjukkan hasilnya kepada masyarakat. Jangan biarkan publik hanya melihat kegiatan pemeriksaannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana persoalan itu diselesaikan,” tegasnya.
PEMKAB HARUS BERANI DIUJI DENGAN HASIL KERJA
Menurut Said, keterbukaan hasil evaluasi bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah yang serius membenahi birokrasi semestinya tidak keberatan menunjukkan perkembangan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar pengawasan tidak hanya berorientasi pada kedisiplinan pegawai dan kondisi fisik kantor. Hal yang tidak kalah penting ialah kepastian prosedur, kecepatan pelayanan administrasi, penanganan pengaduan, serta sikap aparatur dalam melayani warga.
“Rakyat tidak membutuhkan sekadar tontonan pejabat turun ke lapangan. Rakyat membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, jelas, dan tidak berbelit-belit. Kalau sidak dilakukan untuk memperbaiki keadaan, buktikan perubahannya. Jangan berhenti pada kegiatan,” menjadi pesan kritis yang disampaikan.
Said berharap Plt. Bupati Langkat menjadikan rangkaian sidak sebagai momentum untuk membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan, bukan sekadar pemeriksaan sesaat. Setiap temuan harus memiliki tindak lanjut, penanggung jawab, dan ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi.
Baginya, masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi bahwa pemerintah telah melakukan pemeriksaan. Masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan mengenai apa yang ditemukan dan sejauh mana perbaikan telah dilaksanakan.
“Kepemimpinan tidak cukup dinilai dari seberapa sering turun ke lapangan. Kepemimpinan harus dibuktikan melalui keberanian menyelesaikan persoalan dan kesediaan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada rakyat,” tutup Said Abdullah.
Kini, publik menunggu keterbukaan Pemkab Langkat mengenai hasil evaluasi dan tindak lanjut sidak tersebut. Sebab, pada akhirnya, yang paling dibutuhkan masyarakat bukan banyaknya agenda pemeriksaan, melainkan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan publik.
Views: 2
