Deli Serdang, Utomo News, Jum’at, (22 Mei 2026) – |
Pemilihan kepala desa yang tengah berlangsung di Kabupaten Deli Serdang dinilai tidak tepat sasaran. Pakar kebijakan publik Indonesia, Dr. Muhammad Sontang Sihotang, S.Si., M.Si, menyebut yang seharusnya diprioritaskan adalah pemilihan kepala dusun.
“Seharusnya pemilihan kepala dusun yang diselenggarakan, sebab di level kadus lah fakta dan data apa yang terjadi di tiap dusun dalam cakupan desa itu berada,” ujar Sontang saat menyikapi gelaran Pilkades di Deli Serdang, Tegasnya, jum’at, (22/5) di Medan.
Menurutnya, desa memang menjadi pusat data pembangunan, tapi sumber data riil ada di dusun. Jika kepala dusun tidak dipilih secara demokratis dan diberi kewenangan memadai, maka perencanaan desa akan selalu meleset dari kebutuhan warga.
Sontang juga menyoroti kesejahteraan perangkat dusun. Ia menyarankan agar gaji seorang kepala dusun ditetapkan di atas Upah Minimum Regional.
“Kalau mau kadus bekerja serius, ya penghasilannya harus layak. Di atas UMR. Jangan harap mereka fokus mendata dan mengawal program kalau hidupnya saja masih pas-pasan,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa tugas kepala dusun tidak boleh berhenti pada administrasi. Setiap kadus harus memiliki skala prioritas usaha yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Tugas kadus bukan hanya mencatat dan menyebarkan undangan desa. Mereka harus jadi penggerak ekonomi dan sosial di tingkat paling bawah. Kalau itu jalan, desa akan hidup,” tambah Sontang.
Pernyataan ini muncul di tengah proses pemilihan kepala desa serentak gelombang II di Deli Serdang. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan efektivitas sistem pemerintahan desa yang selama ini terlalu sentralistik di tingkat kepala desa.
Sontang menilai, penguatan peran kepala dusun lewat pemilihan langsung dan peningkatan insentif adalah langkah konkret untuk memastikan program desa benar-benar menyentuh akar masalah di lapangan, Pungkasnya. ( Hari’S/ Utomo News).
Views: 26
