Berita  

Indonesia Prioritaskan Pajak Rakyat, Ketimbang Bagi Hasil Bumi untuk Rakyat!

 

Deli Serdang Utomo News, Minggu,15 Maret 2026-|

 

Pemerintah Indonesia tampak lebih fokus mengumpulkan pajak dari rakyat biasa ketimbang memaksimalkan bagi hasil kekayaan bumi yang melimpah, di tengah realisasi penerimaan pajak 2025 yang tertekan.

 

Data Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang 2025 hanya Rp1.932 T hingga akhir 2024 sebagai patokan, dengan proyeksi 2025 sekitar Rp2.000 T lebih setelah November capai Rp1.634 T (74,65% dari target Rp2.189 T).

 

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari berbagai tambang dan sumber daya alam justru lampaui target di Rp534,1 T, didominasi sektor ESDM seperti migas dan minerba yang tembus Rp170 T per Agustus.

 

Ketimpangan Fokus Fiskal yang Mencolok

 

Kritik tajam muncul karena total penduduk Indonesia 280 juta jiwa berhak dapat bagi hasil bumi minimal Rp25 juta per orang per bulannya, setara Rp7.000 T nasional—tapi realisasi PNBP tambang hanya seperlima dari itu.

 

Sektor minerba setor Rp114 T hingga November, migas dan non-migas tambah Rp138,8 T semester I, tapi gagal tutup defisit fiskal besar.

 

Penerimaan pajak dari rakyat via PPh dan PPN mendominasi anggaran, sementara kekayaan tambang seperti batubara, nikel, dan minyak dieksploitasi swasta tanpa bagi hasil adil untuk masyarakat

 

Dampak Sosial dan tuntutan Reformasi

 

Ketergantungan pada pajak rakyat bebani 280 juta warga, sementara elite tambang untung besar tanpa royalti maksimal—hanya Rp534 T PNBP vs potensi triliunan dari ekspor nikel dan batubara.

 

Pakar ekonomi sebut ini kegagalan optimalisasi SDA, di mana produksi migas semester I 2025 capai 111% target tapi PNBP masih seret dibanding pajak.

 

Para ahli ekonomi menilai total kekayaan alam Indonesia sangat besar, mencapai triliunan dolar AS dalam cadangan dan potensi nilai ekonomi, meski kontribusi fiskal riilnya masih rendah sekitar 5-6% dari pendapatan negara. Estimasi ini mencakup mineral, energi fosil, dan terbarukan, dengan nilai potensial hingga Rp 15.000 triliun berdasarkan neraca Badan Geologi 2025.Estimasi Total Nilai

 

Ahli dari ESDM dan US Geological Survey perkirakan cadangan utama bernilai lebih dari US$ 10 triliun, termasuk nikel (US$ 1,5 triliun), batubara (US$ 2-3 triliun), migas (US$ 3 triliun), serta emas dan tembaga di Grasberg senilai US$ 1 triliun. Tambahan potensi EBT seperti panas bumi (US$ 500 miliar) dan hutan karbon (US$ 1 triliun) dorong total hingga US$ 15-20 triliun menurut Reforminer Institute. Total pendapatan rupiah setahun sekitar 150.000 – 300.000 triliunan.

 

Masyarakat desak pemerintah alihkan prioritas: naikkan bagi hasil bumi untuk kesejahteraan rakyat, bukan tambah beban pajak di tengah ekonomi lambat. ( Hari’S).

Views: 13